lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT – Selama ini kerusakan lingkungan kerap dibalas dengan proyek: pengerukan sungai, perbaikan infrastruktur, penanganan banjir hingga rehabilitasi lahan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM kini menawarkan cara berbeda. KDM Siapkan Rp120 Miliar untuk rehabilitasi lahan di hulu Sungai Citarum.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sekitar Rp120 miliar per tahun untuk menggaji petani yang ditugaskan menanam sekaligus merawat pohon di kawasan hulu Citarum.
Bukan proyek penanaman seremonial.
Petani nantinya dibayar setiap bulan untuk menjaga kawasan yang menjadi salah satu penentu keberlangsungan Sungai Citarum.
Skema tersebut disampaikan KDM saat berada di Situ Cisanti, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026).
KDM Siapkan Rp120 Miliar untuk Menjaga Hulu Citarum
Dalam skema yang disiapkan, Pemprov Jabar menargetkan sekitar 4.000 petani terlibat dalam program penanaman dan perawatan pohon.
Masing-masing petani direncanakan menerima upah sekitar Rp2,5 juta per bulan.
Jika seluruh target 4.000 petani terealisasi, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp10 miliar setiap bulan atau Rp120 miliar dalam setahun.
Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada Desember 2026.
Namun, tahap yang secara spesifik disampaikan KDM adalah penanganan sekitar 1.000 hektare lahan. Dengan asumsi satu petani mengelola dua hektare, tahap tersebut membutuhkan sekitar 500 petani.
Artinya, angka 4.000 petani merupakan target keseluruhan skema, bukan berarti seluruhnya langsung bekerja pada tahap pertama.
Bukan Cuma Menanam Pohon
Yang menarik dari gagasan ini adalah perubahan cara pemerintah melihat persoalan lingkungan.
Petani tidak hanya diminta menanam pohon, kemudian ditinggalkan setelah acara penanaman selesai.
Mereka justru ditempatkan sebagai bagian dari sistem pemeliharaan kawasan.
KDM menyebut program tersebut diarahkan ke lahan-lahan PTPN dan Perhutani, khususnya di kawasan Gunung Wayang, Kabupaten Bandung.
Pemprov Jabar berencana mengupayakan pengelolaan lahan tersebut untuk kemudian dimanfaatkan dengan tanaman yang sesuai karakter kawasan.
Di sinilah program tersebut memiliki dua sasaran sekaligus.
Pertama, memperbaiki tutupan kawasan hulu.
Kedua, memberikan sumber pendapatan yang lebih layak bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kawasan perkebunan.
KDM Soroti Upah Buruh Perkebunan
KDM mengaitkan program tersebut dengan kondisi ekonomi masyarakat di sejumlah kawasan perkebunan sayur, mulai dari Cianjur Selatan, Garut Selatan hingga Bandung Selatan.
Ia menyoroti masih rendahnya upah sebagian buruh perkebunan.
Dalam keterangannya, KDM menyebut ada pekerja yang menerima sekitar Rp30.000 per hari, bahkan ada yang hanya memperoleh Rp25.000 hingga Rp20.000.
Menurut KDM, persoalan kemiskinan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi alat untuk membuat masyarakat bergantung.
Ia ingin kesejahteraan menjadi dasar hubungan antara pemerintah dan masyarakat, bukan kemiskinan.
Dengan skema baru tersebut, petani diharapkan mendapatkan penghasilan tetap sekaligus menjalankan pekerjaan yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan.
Kenapa Hulu Citarum Begitu Penting?
Bagi KDM, menjaga hulu Citarum bukan hanya urusan lingkungan.
Ada rantai ekonomi yang jauh lebih panjang di belakangnya.
Sungai Citarum menjadi bagian penting bagi berbagai aktivitas ekonomi di Jawa Barat. Kawasan aliran sungainya berkaitan dengan infrastruktur pembangkit listrik di Cirata, Saguling dan Jatiluhur, hingga kawasan industri di Purwakarta, Karawang dan Bekasi.
KDM mengingatkan bahwa ketika sumber air terganggu, dampaknya tidak berhenti di kawasan pegunungan.
Aktivitas ekonomi di wilayah hilir juga dapat ikut terkena dampaknya.
Karena itu, ia memandang anggaran untuk menjaga hulu sebagai investasi, bukan sekadar pengeluaran.
Rp120 Miliar Dibanding Biaya Kerusakan
KDM juga membandingkan rencana anggaran tersebut dengan biaya yang selama ini harus dikeluarkan pemerintah akibat kerusakan lingkungan.
Ia menyebut sedimentasi Citarum membuat pengerukan sungai membutuhkan biaya lebih dari Rp1 triliun setiap tahun.
Belum termasuk anggaran untuk menangani banjir, memperbaiki lingkungan serta memperbaiki infrastruktur yang terdampak.
Dari sudut pandang tersebut, KDM menilai anggaran Rp120 miliar untuk membayar petani menjaga kawasan hulu jauh lebih masuk akal dibanding terus mengeluarkan biaya setelah kerusakan terjadi.
Namun, efektivitas program tersebut tentu baru bisa dinilai setelah berjalan.
Sebab membayar petani untuk menanam pohon adalah satu hal. Memastikan pohon tumbuh, kawasan benar-benar terlindungi dan tutupan hutan bertambah secara berkelanjutan adalah persoalan yang berbeda.
Desa yang Menambah Hutan Juga Disiapkan Insentif
Selain skema untuk petani, KDM juga menyampaikan rencana memberikan dukungan kepada desa yang mampu menambah tutupan hutan.
Desa yang berhasil menambah kawasan hutan berpotensi memperoleh tambahan dukungan pembangunan hingga Rp5 miliar, dengan besaran yang disesuaikan dengan luas hutan baru yang berhasil ditambah.
Jika benar-benar diterapkan, pola ini mengubah cara pemerintah memberikan insentif.
Selama ini pembangunan sering identik dengan jalan, gedung dan berbagai proyek fisik.
Dalam skema yang ditawarkan KDM, pohon dan kawasan hutan juga diposisikan sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi apakah Rp120 miliar itu besar atau kecil.
Yang jauh lebih penting adalah apakah uang tersebut mampu membuat hulu Citarum benar-benar lebih hijau, petani lebih sejahtera dan biaya kerusakan lingkungan bisa ditekan.
Sebab jika hulu Citarum berhasil dijaga, yang diselamatkan bukan hanya pohon dan mata air di Gunung Wayang, tetapi juga kehidupan masyarakat serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada aliran sungai tersebut. (red)
