lintasjabar.id, BERITA GARUT. – Kekeringan ekstrem membuat sekitar 42 hektare lahan sawah di perbatasan Kecamatan Bayongbong, Sukaresmi, dan Pasirwangi, Kabupaten Garut, mengalami puso atau gagal panen. Di tengah upaya penanganan darurat, petani kini membutuhkan kepastian pasokan air dan pembangunan irigasi yang mampu mencegah kejadian serupa terulang.
Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung bersama Sekolah Sungai Cimanuk (SSC) telah melakukan penanganan darurat dengan mengoperasikan pompa air dan menyiapkan pengeboran sumur dangkal di sejumlah titik.
Namun, persoalan yang ditemukan di lapangan bukan hanya kekurangan air selama musim kemarau. Saluran pengairan di kawasan tersebut masih berupa selokan tanah dan belum memiliki infrastruktur permanen yang memadai.
Kondisi ini membuat distribusi air ke lahan pertanian rentan terganggu ketika debit sumber air menurun. Akibatnya, petani menghadapi risiko kehilangan hasil panen, sementara biaya pengolahan lahan, benih, dan pupuk yang telah dikeluarkan tidak serta-merta dapat kembali.
Kekeringan Berdampak pada 42 Hektare Sawah
Dalam laporan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Garut pada 10 Oktober 2026, sekitar 42 hektare sawah di perbatasan Bayongbong, Sukaresmi, dan Pasirwangi dilaporkan mengalami puso akibat kekeringan parah.
Petugas BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Syahid Abdulgani, menyebut minimnya infrastruktur pengairan sebagai persoalan mendasar di kawasan tersebut. Menurut hasil peninjauan lapangan, lahan pertanian belum ditopang jaringan irigasi yang memadai untuk menghadapi musim kemarau.
Kondisi itu membuat ketersediaan air sangat bergantung pada sumber air yang masih bisa dijangkau. Ketika pasokan menurun, petani kesulitan mempertahankan tanaman hingga masa panen.
Dampaknya bukan hanya pada produksi pertanian, tetapi juga pada penghasilan petani dan keberlanjutan kegiatan usaha tani pada musim berikutnya.
Meski demikian, besaran kerugian ekonomi akibat puso serta jumlah petani yang terdampak belum tercantum dalam informasi resmi yang berhasil dihimpun.
Pompa Air dan Sumur Dangkal Jadi Penanganan Darurat
Untuk mengatasi keterbatasan air, BBWS Cimanuk-Cisanggarung bersama Sekolah Sungai Cimanuk melakukan penanganan darurat pada 12–13 Oktober 2026.
Petugas mengoperasikan pompa air untuk menyedot air dari Sungai Cigarukgak. Air kemudian dialirkan melalui selang menuju lahan pertanian yang membutuhkan pasokan.
Selain pemompaan, pengeboran sumur dangkal dilakukan atau disiapkan di tiga titik penanganan, yakni di Desa Padamukti yang berada di kawasan perbatasan Sukaresmi dan Pasirwangi serta Desa Mekarsari, Kecamatan Bayongbong.
Petugas BBWS Cimanuk-Cisanggarung, Irwan Gunawan, menjelaskan bahwa pompa digunakan sebagai langkah cepat untuk membantu memenuhi kebutuhan air. Sementara itu, sumur bor disiapkan sebagai sumber air alternatif ketika debit sungai berkurang.
Langkah tersebut diharapkan membantu penanganan kekeringan di lahan yang masih memungkinkan dipulihkan. Namun, penanganan darurat perlu dibedakan dari pemulihan sawah yang sudah dinyatakan puso.
Untuk lahan yang telah gagal panen, petani masih membutuhkan dukungan agar dapat kembali mengolah tanah dan memulai musim tanam berikutnya.
Saluran Irigasi Permanen Menjadi Kebutuhan Jangka Panjang
Salah satu persoalan utama yang ditemukan di kawasan terdampak ialah saluran pengairan yang masih berupa selokan tanah. Kondisi tersebut disoroti dalam laporan Pemkab Garut yang diterbitkan pada 11 Oktober 2026.
Menurut keterangan Irwan Gunawan yang dikutip dalam pemberitaan mengenai penanganan kekeringan, pembangunan saluran tersier permanen menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang dibutuhkan.
Infrastruktur pengairan yang memadai diperlukan agar air dari sumber yang tersedia dapat disalurkan secara lebih teratur menuju lahan pertanian. Tanpa perbaikan sistem distribusi, pemompaan air saat darurat berisiko hanya menjadi solusi sementara setiap kali kemarau kembali terjadi.
Meski demikian, rencana pembangunan irigasi permanen masih perlu ditindaklanjuti dengan kejelasan desain teknis, pembiayaan, jadwal pekerjaan, serta luas lahan yang akan dilayani.
Petani juga membutuhkan informasi mengenai bagaimana pengelolaan air akan dilakukan setelah infrastruktur dibangun, termasuk pemeliharaan saluran dan pembagian air saat ketersediaan terbatas.
Kepastian tersebut penting agar pembangunan tidak berhenti pada penyediaan sarana fisik, tetapi benar-benar mendukung keberlanjutan kegiatan pertanian.
Bantuan Benih Disalurkan untuk Mendukung Musim Tanam
Di tengah persoalan kekeringan, Pemerintah Kabupaten Garut bersama Sekolah Sungai Cimanuk dan Kelompok Peduli Pangan menyalurkan bantuan benih untuk mendukung ketahanan pangan.
Dalam kegiatan peringatan Hari Pangan Sedunia di Lapang Harum Madu, Kecamatan Bayongbong, Senin (19/10/2026), sebanyak 250 kilogram benih padi dan 30 kilogram benih jagung disalurkan kepada kelompok tani di Desa Mekarsari.
Kepala UPT Pertanian Wilayah 9 Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Teddy Gumilar, menjelaskan bahwa benih diserahkan kepada ketua kelompok tani untuk kemudian didistribusikan kepada para anggota.
Bantuan tersebut diharapkan mendukung kegiatan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat. Namun, informasi yang tersedia belum memastikan bahwa seluruh benih tersebut secara khusus diperuntukkan bagi petani yang mengalami puso di kawasan perbatasan tiga kecamatan.
Karena itu, bantuan benih perlu dilihat sebagai salah satu dukungan untuk kegiatan pertanian, bukan sebagai bukti bahwa kerugian akibat gagal panen telah tertangani sepenuhnya.
Petani yang terdampak masih membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan air, kesiapan lahan, kebutuhan benih dan pupuk, serta waktu yang memungkinkan untuk kembali menanam.
Petani Membutuhkan Pemulihan, Bukan Hanya Penanganan Darurat
Kasus puso di perbatasan Bayongbong, Sukaresmi, dan Pasirwangi menunjukkan bahwa kekeringan dan keterbatasan infrastruktur pengairan dapat menimbulkan dampak serius bagi pertanian.
Pemompaan air dan pengeboran sumur menjadi langkah penting dalam merespons kondisi darurat. Bantuan benih juga dapat mendukung upaya memulai kembali kegiatan pertanian.
Namun, keberlanjutan pemulihan bergantung pada tersedianya sistem pengairan yang memadai dan kepastian program pembangunan. Pemerintah daerah, BBWS Cimanuk-Cisanggarung, serta pihak terkait perlu menjelaskan tindak lanjut rencana irigasi permanen, termasuk pembiayaan dan target pelaksanaannya.
Di sisi lain, data mengenai jumlah petani terdampak, besaran kerugian, dan perkembangan pemulihan lahan perlu diperbarui agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Bagi petani Garut, persoalan ini bukan hanya tentang menghadapi satu musim kemarau. Mereka membutuhkan kepastian bahwa lahan pertanian dapat kembali diolah dan memperoleh pasokan air yang lebih andal pada musim tanam berikutnya.
Karena itu, pemulihan 42 hektare sawah puso di Garut perlu disertai langkah jangka panjang untuk memperbaiki infrastruktur pengairan. Kepastian air akan menjadi salah satu faktor penting agar petani tidak terus menghadapi risiko gagal panen ketika musim kemarau datang kembali. (Red)
