lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT – Ada satu angka yang mencuri perhatian dalam sidak Kang Dedi Mulyadi (KDM) ke pabrik Aqua di Subang, Kamis (1/10/2026).
Bukan angka produksi. Bukan pula soal berapa banyak galon yang keluar dari pabrik.
Angkanya mencapai sekitar Rp14,4 miliar per tahun.
Menurut KDM, angka tersebut berkaitan dengan efisiensi setelah perusahaan tidak lagi mengeluarkan sejumlah pembayaran yang dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Pertanyaannya kemudian berubah.
Kalau sebelumnya uang itu keluar, lalu setelah dihentikan akan digunakan untuk apa?
KDM mendorong agar manfaatnya dikembalikan kepada masyarakat dan pekerja di sekitar kawasan pabrik.
Salah satunya melalui program perbaikan rumah bagi buruh angkut galon yang selama ini bekerja dengan penghasilan harian.
Dari Setoran ke Rumah Buruh, Ada 150 Pekerja yang Disorot
Dalam kunjungannya, KDM tidak hanya melihat aktivitas produksi dan pemanfaatan sumber air.
Ia juga turun ke area logistik dan berbincang dengan para pekerja yang bertugas mengangkut galon.
Di titik inilah persoalan kesejahteraan buruh ikut mencuat.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, sebagian buruh harian memperoleh penghasilan sekitar Rp50.000 per hari karena sistem kerja bergilir.
Di sisi lain, pekerjaan mereka bukan pekerjaan ringan.
Galon harus diangkat dan dipindahkan dalam jumlah besar. Salah satu armada yang diperlihatkan bahkan disebut dapat membawa sekitar 528 galon dalam satu ritase.
Kontrasnya cukup mencolok.
Produk dalam jumlah ratusan galon bergerak keluar pabrik, tetapi sebagian pekerjanya masih tinggal di rumah yang dinilai belum layak.
KDM kemudian meminta manajemen mendata para buruh yang kondisi rumahnya belum memadai.
Sekitar 150 pekerja diusulkan masuk dalam program perbaikan atau pembangunan rumah baru dengan nilai sekitar Rp50 juta per unit. Rencana tersebut menjadi bagian dari usulan pemanfaatan dana efisiensi perusahaan.
KDM Soroti Dana Rp14,4 Miliar, Sebenarnya Selama Ini untuk Apa?
KDM menjelaskan bahwa perubahan tata kelola pemanfaatan air membuat perusahaan tidak lagi mengeluarkan sejumlah pembayaran yang menurutnya tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Dalam penjelasan Pemprov Jabar, sebelumnya terdapat pembayaran sekitar Rp1 miliar per bulan kepada PDAM serta sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta per bulan kepada PJT.
Setelah tata kelola tersebut dibenahi, total efisiensi disebut mencapai sekitar Rp14,4 miliar setiap tahun.
Di sinilah KDM ingin mengubah arah manfaatnya.
Daripada uang tersebut keluar tanpa kejelasan dasar hukum, ia meminta agar efisiensi itu dapat dimanfaatkan untuk program yang langsung menyentuh pekerja dan masyarakat.
Namun, penting dicatat, angka dan status pembayaran tersebut merupakan penjelasan dari pihak KDM dan Pemprov Jabar. Soal dasar hukum masing-masing pungutan tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen dan kewenangan lembaga terkait.
Dengan kata lain, yang dihentikan bukan berarti otomatis seluruh kewajiban perusahaan kepada pemerintah atau lembaga terkait.
Yang menjadi sorotan adalah pembayaran yang menurut KDM tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Bukan Cuma Bedah Rumah, Air Bersih Juga Jadi Perhatian
Persoalan berikutnya adalah air.
Ironisnya, pabrik yang bergerak di sektor air justru membuat isu akses air bersih masyarakat sekitar ikut menjadi perhatian.
KDM mendorong agar keberadaan sumber air di sekitar kawasan pabrik juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, disebutkan telah dibangun jaringan pipa untuk mengalirkan air bersih kepada warga sekitar secara gratis.
Jaringan tersebut bahkan direncanakan diperluas sehingga akses air bersih dapat menjangkau masyarakat di sepanjang jalur Jalancagak hingga arah Sumedang.
Jika rencana tersebut berjalan, masyarakat tidak hanya melihat aktivitas industri dari balik pagar pabrik.
Mereka juga mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan langsung di rumah.
Dari Air yang Dikemas, Kembali ke Warga
Sidak KDM kali ini menarik karena persoalan air tidak berhenti pada berapa banyak yang dimanfaatkan untuk kebutuhan industri.
Ada pertanyaan yang jauh lebih sederhana: seberapa besar manfaat keberadaan industri tersebut kembali kepada masyarakat di sekitarnya?
Karena bagi warga, air bukan sekadar komoditas.
Air menyangkut kebutuhan sehari-hari.
Sementara bagi perusahaan, keberadaan sumber daya air merupakan bagian penting dari kegiatan produksi.
Karena itu, keseimbangan antara aktivitas industri, kepastian hukum, kelestarian sumber air dan kepentingan masyarakat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.
KDM juga mendorong penguatan kawasan resapan melalui reboisasi dan terasering untuk menjaga ketersediaan air dalam jangka panjang.
KDM Tak Hanya Bicara Buruh, Sopir Juga Disorot
Selain buruh angkut, penataan armada logistik turut menjadi perhatian.
Dalam kunjungan tersebut, KDM mengapresiasi perubahan penggunaan armada angkutan yang lebih kecil. Perubahan itu disebut dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas sekaligus membuka peluang kerja bagi lebih banyak pengemudi lokal.
KDM juga menyoroti kesetaraan upah antarvendor transporter agar pekerja memperoleh imbalan yang layak.
Jadi, sidak kali ini tidak semata-mata berbicara tentang sumber air.
Ada persoalan jalan, armada, buruh harian, upah, rumah pekerja hingga akses air bersih.
Semuanya bertemu pada satu pertanyaan besar: ketika industri tumbuh, siapa saja yang ikut merasakan manfaatnya?
Rp14,4 Miliar, 150 Rumah, dan Air Bersih: Tinggal Dibuktikan
Rencana mengalihkan manfaat efisiensi menjadi program sosial tentu baru memiliki arti jika benar-benar terealisasi.
Sekitar 150 buruh yang diusulkan mendapat rumah layak membutuhkan pendataan dan mekanisme yang jelas.
Jaringan air bersih juga membutuhkan pengelolaan agar manfaatnya tidak hanya menjadi program sesaat.
Begitu pula dengan upaya menjaga kawasan resapan.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan janji bahwa sumber daya alam dijaga.
Mereka membutuhkan bukti bahwa keberadaan industri di lingkungan mereka juga membawa manfaat yang nyata.
Sidak KDM di pabrik Aqua Subang akhirnya menyisakan satu pekerjaan rumah besar.
Jika sebelumnya ada sekitar Rp14,4 miliar per tahun yang disebut dapat dihemat melalui pembenahan tata kelola, kini masyarakat tentu bisa melihat ke mana manfaat uang tersebut benar-benar mengalir.
Kalau benar kembali kepada buruh, menjadi rumah layak dan air bersih, maka manfaat industri tidak hanya berhenti di dalam botol.
Ia ikut mengalir sampai ke rumah-rumah warga. (red)
