LintasJabar.id, BERITA TASIKMALAYA – Koordinator lapangan aksi mahasiswa Kota Tasikmalaya, Aday, memberikan klarifikasi terkait insiden gerbang Gedung DPRD Kota Tasikmalaya yang jebol saat demonstrasi memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
Aday menyebut aksi saling dorong antara massa dan petugas pengamanan terjadi karena mahasiswa merasa akses untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPRD dan Wali Kota Tasikmalaya terhalang barikade.
Menurut Aday, mahasiswa datang bukan sekadar untuk menggelar demonstrasi, melainkan ingin membuka dialog mengenai berbagai persoalan nasional dan daerah yang mereka anggap membutuhkan perhatian pemerintah.
Ia menyatakan massa akhirnya berhasil melewati barikade dan masuk ke halaman kompleks gedung dewan. Aday juga menyebut tidak ada fasilitas publik maupun bangunan perkantoran yang mengalami kerusakan.
Namun, pernyataan tersebut perlu diperjelas karena sejumlah pemberitaan mengenai demo mahasiswa Tasikmalaya 28 Oktober 2026 menyebut gerbang Gedung DPRD jebol dalam insiden tersebut. Kondisi gerbang dan dugaan kerusakan perlu dipastikan melalui keterangan pihak terkait.
Peristiwa itu menjadi sorotan karena berlangsung pada Hari Sumpah Pemuda, ketika mahasiswa membawa sejumlah tuntutan mulai dari evaluasi program pemerintah, keamanan lingkungan, hingga persoalan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Tasikmalaya.
Berita sebelumnya : Gerbang DPRD Kota Tasikmalaya Jebol saat Demo Sumpah Pemuda
Aday: Mahasiswa Ingin Berdialog dengan Pimpinan Daerah
Dalam klarifikasinya, Aday menegaskan bahwa tujuan utama massa adalah menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan DPRD dan Wali Kota Tasikmalaya.
Mahasiswa menilai dialog diperlukan agar tuntutan yang dibawa tidak berhenti sebagai orasi di depan gedung pemerintahan. Mereka ingin memperoleh tanggapan langsung mengenai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Sebelumnya, laporan mengenai aksi tersebut menyebut mahasiswa menunggu kehadiran pimpinan daerah. Ketegangan kemudian meningkat ketika massa berhadapan dengan barikade pengamanan di gerbang gedung dewan.
Situasi itu berujung pada aksi saling dorong hingga gerbang barat dilaporkan jebol.
Keterangan Aday memberikan sudut pandang dari pihak demonstran mengenai penyebab meningkatnya ketegangan. Meski demikian, kronologi lengkap tetap perlu disandingkan dengan penjelasan aparat keamanan dan pihak DPRD.
Klarifikasi ini penting agar pemberitaan tidak hanya berfokus pada gerbang yang jebol, tetapi juga menjelaskan latar belakang aksi dan tujuan mahasiswa menyampaikan tuntutan.
Gerbang DPRD Tasikmalaya Jebol, Pernyataan soal Kerusakan Perlu Dikonfirmasi
Insiden gerbang DPRD Kota Tasikmalaya menjadi salah satu bagian paling menonjol dalam demonstrasi 28 Oktober 2026.
Aday menyatakan tidak ada fasilitas publik maupun bangunan perkantoran yang rusak. Namun, laporan media mengenai kejadian tersebut menyebut gerbang besi gedung dewan jebol setelah massa mengguncang dan menarik pagar di tengah ketegangan dengan petugas.
Sejumlah laporan juga menyebut seorang anggota kepolisian mengalami cedera. Informasi mengenai kondisi korban dan tingkat kerusakan fasilitas perlu dikonfirmasi melalui pihak berwenang.
Karena itu, pernyataan koordinator lapangan dan laporan mengenai kondisi gerbang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman di masyarakat.
Jika terdapat kerusakan, informasi mengenai bagian yang terdampak dan penanganannya perlu disampaikan secara terbuka. Pada saat yang sama, alasan mahasiswa merasa akses dialog terhalang juga perlu mendapat penjelasan dari aparat pengamanan dan pimpinan DPRD.
Dengan begitu, evaluasi dapat dilakukan berdasarkan kronologi dan fakta, bukan hanya berdasarkan satu sudut pandang.
Demo Mahasiswa Tasikmalaya Memuat Tuntutan Nasional
Selain persoalan pengamanan, demonstrasi mahasiswa pada Hari Sumpah Pemuda membawa sejumlah tuntutan yang tercantum dalam pamflet aksi BEM se-Tasikmalaya.
Pada tingkat nasional, mahasiswa meminta evaluasi program pemerintah dan penggunaan uang rakyat. Program yang disebut dalam pamflet antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), bantuan sosial, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Mereka juga menyoroti konflik agraria, dugaan persoalan mafia tanah, biaya hidup, layanan kesehatan, lapangan kerja, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar anggaran negara digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Mereka turut menekankan pentingnya perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta penanganan dugaan kekerasan dan intimidasi secara adil.
Tuntutan tersebut merupakan sikap yang disampaikan mahasiswa melalui pamflet aksi. Penilaian terhadap masing-masing program dan persoalan memerlukan data serta penjelasan dari instansi yang berwenang.
Dari Geng Motor hingga Sampah, Ini Tuntutan untuk Pemkot Tasikmalaya
Selain isu nasional, pamflet demonstrasi memuat sejumlah persoalan yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan warga Kota Tasikmalaya.
Mahasiswa meminta peningkatan kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan dan memberantas geng motor yang meresahkan masyarakat. Mereka juga menuntut penindakan terhadap praktik penagihan utang ilegal.
Pada bidang tata kota, mahasiswa menyoroti penataan kawasan Dadaha dan gedung kesenian, serta meminta penyelesaian persoalan parkir yang dinilai belum tuntas.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan program UMKM, perbaikan jalan rusak, dan penanganan sampah. Isu-isu tersebut menyentuh kebutuhan warga sehari-hari, mulai dari keamanan lingkungan hingga kenyamanan menggunakan fasilitas umum.
Pamflet itu juga memuat kritik terhadap kegiatan seremonial kepala daerah. Mahasiswa mendorong agar pemerintah lebih berfokus pada penyelesaian masalah yang dirasakan masyarakat.
Deretan tuntutan tersebut menunjukkan luasnya persoalan yang ingin disampaikan dalam aksi. Namun, setiap masalah memiliki kewenangan dan mekanisme penyelesaian berbeda sehingga membutuhkan tindak lanjut yang terukur.
Mengapa Dialog Pemerintah dan Mahasiswa Menjadi Penting?
Insiden gerbang DPRD Tasikmalaya jebol memperlihatkan pentingnya komunikasi antara demonstran, aparat keamanan, dan pemangku kebijakan.
Mahasiswa memiliki hak menyampaikan pendapat sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, pengamanan gedung pemerintahan harus memperhatikan keselamatan semua pihak dan perlindungan fasilitas publik.
Ketika aksi berkembang menjadi ketegangan, komunikasi yang jelas dapat membantu mencegah situasi semakin memburuk. Mekanisme penerimaan aspirasi, penunjukan perwakilan untuk berdialog, serta penjelasan mengenai prosedur pengamanan menjadi bagian penting dalam pengelolaan demonstrasi.
Pemerintah kota dan DPRD juga perlu memastikan bahwa aspirasi yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi.
Persoalan geng motor, jalan rusak, parkir, sampah, penataan Dadaha, dan dukungan terhadap UMKM membutuhkan jawaban yang lebih konkret. Masyarakat perlu mengetahui instansi yang bertanggung jawab, langkah yang akan ditempuh, dan perkembangan penyelesaiannya.
Demo Mahasiswa Tasikmalaya Jangan Berhenti pada Insiden Gerbang Jebol
Klarifikasi Aday menambah perspektif dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Pihak mahasiswa menyebut terhalangnya akses dialog sebagai alasan terjadinya aksi saling dorong, sementara kondisi gerbang yang jebol dan laporan mengenai cedera tetap perlu dijelaskan berdasarkan keterangan seluruh pihak.
Penyelesaian persoalan tidak cukup hanya dengan membahas insiden pengamanan. Pemerintah dan DPRD juga perlu merespons substansi tuntutan yang disampaikan mahasiswa, mulai dari persoalan nasional hingga masalah pelayanan publik di tingkat kota.
Klarifikasi dari Aday perlu disandingkan dengan tanggapan resmi pimpinan DPRD, Pemerintah Kota Tasikmalaya, dan aparat keamanan agar kronologi kejadian dapat dipahami secara utuh.
Pada akhirnya, demo mahasiswa Tasikmalaya 28 Oktober 2026 menyisakan dua hal yang perlu dituntaskan: kejelasan mengenai insiden gerbang DPRD jebol dan tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang dibawa mahasiswa.
Dialog terbuka, penjelasan yang transparan, dan langkah penyelesaian yang terukur menjadi penting agar peristiwa Hari Sumpah Pemuda tersebut tidak hanya dikenang karena ketegangan di depan gedung dewan, tetapi juga menghasilkan pembahasan nyata atas persoalan warga Kota Tasikmalaya. (Red)
