lintasjabar.id, BERITA TASIKMALAYA. – Peringatan Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya diwarnai aksi Demo mahasiswa Tasikmalaya. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus bersama Poros Pelajar mendatangi Balai Kota Tasikmalaya pada Jumat, 16 Oktober 2026, untuk menyampaikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Namun, massa mengaku kecewa karena tidak berhasil menemui Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan maupun pimpinan daerah yang ingin mereka ajak berdialog. Kekecewaan itu kemudian berujung pada aksi menerobos masuk ke kompleks Balai Kota hingga menduduki area di dalam gedung pemerintahan.
Peristiwa Demo mahasiswa Tasikmalaya tersebut terjadi sehari sebelum upacara puncak Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya, yang digelar pada Sabtu, 17 Oktober 2026.
Bagi mahasiswa, momentum seperempat abad Kota Tasikmalaya bukan sekadar perayaan tahunan. Mereka menjadikannya kesempatan untuk mempertanyakan arah pembangunan, pelaksanaan program pemerintah, serta sejauh mana kebijakan daerah menjawab kebutuhan masyarakat.
Kini, persoalannya bukan hanya bagaimana aksi itu berlangsung, melainkan kapan pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan jawaban atas tuntutan yang disampaikan.
Tak Berhasil Bertemu Pimpinan Daerah
Aksi Demo mahasiswa Tasikmalaya berlangsung di kompleks Balai Kota itu semula diarahkan untuk mempertemukan massa dengan Wali Kota, Wakil Wali Kota Diky Candra, pimpinan DPRD, serta pihak terkait lainnya.
Namun, menurut laporan sejumlah media lokal, massa tidak mendapati Wali Kota di ruang kerjanya. Situasi kemudian memanas ketika demonstran berupaya memasuki area gedung setelah akses masuk dihadang petugas keamanan.
Sejumlah peserta aksi dilaporkan memanjat tembok kompleks Balai Kota. Massa kemudian masuk melalui bagian belakang gedung, sementara aksi pembakaran ban dan pecahnya pintu kaca turut mewarnai ketegangan di lokasi.
Koordinator lapangan aksi, Teni Ramdani, menyampaikan kekecewaan karena aspirasi mereka tidak mendapat respons langsung dari pimpinan daerah.
Ketidakhadiran pejabat untuk menemui massa menjadi salah satu persoalan yang disorot demonstran. Meski demikian, alasan masing-masing pejabat tidak berada di lokasi perlu dikonfirmasi langsung kepada Pemkot agar pemberitaan tidak menyimpulkan motif tanpa keterangan resmi.
RPJMD hingga Penegakan Perda Jadi Sorotan
Tuntutan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan keinginan bertemu kepala daerah. Mereka juga mempertanyakan arah pembangunan Kota Tasikmalaya, khususnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar menilai sejumlah agenda pemerintah terlalu menonjolkan kegiatan seremonial, sementara persoalan mendasar masyarakat dinilai belum mendapat perhatian yang sebanding.
Mereka turut mengkritik kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama terkait konsistensi penegakan peraturan daerah. Demonstran mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam menindak dugaan pelanggaran perizinan bangunan dan operasional tempat hiburan malam.
Kritik tersebut merupakan pandangan dan tuntutan demonstran yang masih perlu diuji melalui data capaian pembangunan, dokumen perencanaan daerah, serta penjelasan dari organisasi perangkat daerah terkait.
Di sisi lain, tuntutan evaluasi ini membuka ruang bagi Pemkot dan DPRD untuk menjelaskan capaian program, kendala pelaksanaan kebijakan, serta langkah konkret yang telah dilakukan selama masa pemerintahan berjalan.
Sekda Sebut Aspirasi Akan Dijadwalkan untuk Dibahas
Setelah aksi berlangsung, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya, Asep Goparulloh, memberikan tanggapan kepada media.
Dalam laporan salah satu media pada 16 Oktober 2026, Asep menyebut pemerintah akan menjadwalkan kembali pertemuan untuk menampung dan membahas aspirasi mahasiswa pada pekan berikutnya.
Pernyataan itu menjadi perkembangan penting setelah demonstran mengaku tidak mendapat kesempatan berdialog langsung dengan pimpinan daerah saat aksi berlangsung.
Namun, janji untuk menjadwalkan pertemuan belum sama dengan kepastian bahwa dialog sudah terlaksana. Hingga informasi yang dapat diverifikasi dari pemberitaan tersebut, belum ada kepastian mengenai tanggal pertemuan, pihak yang akan hadir, maupun agenda pembahasannya.
Karena itu, tindak lanjut Pemkot menjadi bagian penting yang perlu dipantau. Pemerintah perlu menjelaskan apakah jadwal dialog telah ditetapkan dan bagaimana aspirasi mahasiswa akan dibahas dalam forum resmi.
Ujian Keterbukaan Pemerintah Kota
Pemerintah Kota Tasikmalaya tentu memiliki agenda kerja dan mekanisme tersendiri dalam menerima aspirasi. Namun, ketika sekelompok warga datang menyampaikan kritik, respons pemerintah menjadi bagian penting dari komunikasi publik dan pertanggungjawaban kebijakan.
Dialog tidak berarti pemerintah harus menerima seluruh tuntutan demonstran. Yang dibutuhkan ialah ruang untuk menjelaskan data, menguji kritik, menyampaikan capaian, dan menerangkan persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Dalam konteks Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya, pertanyaan mengenai dialog menjadi relevan karena momentum peringatan juga semestinya membuka ruang evaluasi terhadap perjalanan pembangunan kota.
Pemkot memiliki kesempatan untuk menjawab kritik mahasiswa dengan data dan rencana tindak lanjut yang terukur. DPRD juga dapat menjelaskan fungsi pengawasan yang dijalankan terhadap kebijakan eksekutif.
Pada akhirnya, ukuran tindak lanjut aksi ini bukan sekadar meredanya ketegangan di Balai Kota. Publik perlu mengetahui apakah janji dialog benar-benar diwujudkan, apakah tuntutan dibahas secara terbuka, dan apakah ada langkah konkret yang dapat dipantau masyarakat.
Setelah mahasiswa datang membawa tuntutan evaluasi pada momentum Hari Jadi ke-25 Kota Tasikmalaya, kapan Pemkot membuka dialog dan memberikan jawaban yang bisa diuji publik? (Red)
