lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT β Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan penambahan 500 unit mobil cor pada 2027 untuk mempercepat pembangunan jalan desa di berbagai wilayah Jawa Barat. Rencana ini diarahkan untuk mengubah pola pembiayaan pembangunan jalan, sehingga pemerintah desa dan kabupaten cukup menyiapkan material, sementara peralatan pengecoran disediakan melalui program pemerintah provinsi.
Rencana tersebut disampaikan Dedi Mulyadi atau KDM saat berada di Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (10/10/2026). Menurutnya, Pemprov Jawa Barat saat ini telah memiliki sekitar 100 unit kendaraan pembuat beton berjalan atau self loading concrete mixer.
Dengan tambahan sekitar 500 unit pada tahun depan, total armada yang direncanakan tersedia akan mencapai sekitar 600 unit, apabila seluruh pengadaan terealisasi sesuai rencana.
KDM menyebut kendaraan tersebut nantinya ditempatkan di setiap kecamatan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di wilayah perdesaan.
βSekarang kita baru punya alatnya sekitar 100 unit. Tahun depan kita akan beli sekitar 500 unit mobil pembuat beton berjalan,β kata Dedi, dikutip dari Republika, Minggu (11/10/2026).
KDM Ingin Ubah Pola Pembangunan Jalan Desa
Selama ini, pembangunan jalan membutuhkan pengadaan material, tenaga kerja, serta peralatan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Melalui rencana penambahan mobil cor, Pemprov Jabar ingin menyediakan dukungan peralatan agar pelaksanaan pembangunan jalan desa dapat lebih mudah dijangkau.
KDM menjelaskan, pemerintah desa dan kabupaten nantinya tidak perlu lagi menganggarkan pengadaan peralatan pengecoran secara terpisah. Pemerintah daerah cukup menyiapkan bahan seperti pasir, semen, dan batu split sesuai kebutuhan pembangunan.
βNanti akan ditempatkan di setiap kecamatan. Maka desa dan kabupaten tidak usah bikin anggaran pembangunan jalan, cukup penyediaan bahan saja. Pasir, semen, split,β ujarnya.
Skema tersebut berpotensi membantu daerah yang memiliki keterbatasan peralatan atau harus menghadapi biaya mobilisasi alat dari lokasi lain.
Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada mekanisme penggunaan armada, pembagian jadwal antardesa, ketersediaan material, serta kesiapan tenaga teknis di lapangan.
Harga Semen Juga Jadi Perhatian
Selain menambah armada, KDM menyampaikan rencana kerja sama dengan tiga pabrik semen di Jawa Barat. Kerja sama itu ditujukan untuk mendapatkan harga semen yang lebih terjangkau bagi pembangunan jalan desa.
Ia menyebut harga semen diupayakan bisa mencapai sekitar tiga perempat dari harga pasar, dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan bangunan di wilayah setempat.
Jika rencana tersebut dapat diwujudkan, kombinasi dukungan peralatan dan pengadaan material berpotensi menekan sebagian biaya pembangunan infrastruktur perdesaan.
Meski demikian, besaran penghematan belum dapat dipastikan tanpa perhitungan teknis dan skema pengadaan yang lebih terperinci. Publik juga masih perlu mengetahui bagaimana mekanisme kerja sama dengan produsen semen akan dijalankan.
Enam Ratus Unit Jadi Target, Realisasi Perlu Dikawal
Penambahan 500 mobil cor menjadi rencana besar yang perlu diikuti dengan penjelasan mengenai anggaran pengadaan, jadwal pembelian, spesifikasi kendaraan, hingga pola distribusi ke kecamatan.
Jumlah armada yang besar belum otomatis menjamin seluruh jalan desa dapat diperbaiki lebih cepat. Pemerataan akses terhadap alat, kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan, dan ketepatan penggunaan anggaran tetap menjadi faktor penting.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga perlu memastikan daerah yang paling membutuhkan mendapatkan dukungan sesuai prioritas, bukan hanya berdasarkan kemudahan akses atau kesiapan material.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan program ini nantinya bukan sekadar berapa banyak kendaraan yang dibeli, melainkan berapa kilometer jalan yang berhasil dibangun atau diperbaiki, bagaimana kualitas hasilnya, dan seberapa besar manfaatnya bagi aktivitas ekonomi warga.
Rencana KDM menambah 500 unit mobil cor pada 2027 kini menjadi salah satu agenda infrastruktur Jawa Barat yang patut dipantau. Jika pengadaan dan pelaksanaannya berjalan efektif, program tersebut berpotensi memperluas dukungan pembangunan jalan desa. Namun, realisasi, transparansi anggaran, dan hasil pekerjaan di lapangan akan menjadi penentu apakah rencana itu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Red)
