lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT. – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah pakar dari Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengawal pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek data center berbasis kecerdasan buatan di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan nama-nama pakar tersebut akan diumumkan kepada publik dalam waktu dekat.
Pelibatan akademisi itu dilakukan agar pembahasan AMDAL proyek BDx AI Campus 2 atau CGK4 tidak hanya melihat besarnya nilai investasi, tetapi juga menguji dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Proyek data center tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp3,5 triliun.
Menurut Dedi, para pakar yang dilibatkan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan kajian, termasuk bidang teknologi kecerdasan buatan, lingkungan dan sumber daya air.
Dengan demikian, keputusan mengenai kelayakan lingkungan proyek tidak hanya didasarkan pada kepentingan investasi, tetapi pada data teknis dan kajian ilmiah.
Nama Pakar UI dan ITB Segera Dibuka ke Publik
Dedi memastikan identitas para pakar yang dilibatkan akan disampaikan kepada masyarakat.
Langkah tersebut menjadi penting karena proyek data center Jatiluhur sejak awal mendapat perhatian besar, terutama terkait kebutuhan air, listrik dan potensi dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Dedi menegaskan keterlibatan para ahli bukan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan khusus kepada investor.
Sebaliknya, para pakar diharapkan memberikan penilaian secara objektif sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan langkah berikutnya.
Jika hasil kajian menunjukkan proyek memenuhi persyaratan lingkungan, pembangunan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan.
Sebaliknya, apabila terdapat dampak yang tidak dapat dimitigasi atau persyaratan yang tidak terpenuhi, hasil kajian harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau mengambil keputusan lain.
Posisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mencoba menempatkan AMDAL sebagai instrumen pengujian, bukan sekadar dokumen administratif.
Empat Persoalan Besar Data Center Jatiluhur
Pembahasan AMDAL proyek data center BDx di Jatiluhur sebelumnya telah dilakukan bersama Pemprov Jawa Barat, Pemkab Purwakarta, akademisi, peneliti dan pihak perusahaan.
Sedikitnya ada empat persoalan utama yang menjadi perhatian.
Pertama, ketersediaan air.
Kebutuhan air menjadi isu sensitif karena proyek berada di kawasan Jatiluhur yang juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, pertanian dan pelayanan air.
Kedua, pasokan listrik.
Data center berbasis AI membutuhkan energi dalam jumlah besar. Karena itu, kecukupan pasokan listrik sekaligus dampaknya terhadap sistem kelistrikan menjadi bagian yang harus diperhitungkan.
Ketiga, pengelolaan limbah.
Operasional fasilitas teknologi berskala besar tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga menghasilkan limbah yang harus ditangani sesuai standar lingkungan.
Keempat, manfaat investasi bagi masyarakat sekitar.
Pemerintah ingin memastikan investasi bernilai triliunan rupiah tersebut tidak berhenti pada pembangunan fasilitas dan kegiatan bisnis perusahaan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Purwakarta.
Keempat aspek tersebut menjadi bagian penting yang perlu diuji melalui kajian teknis sebelum proyek dinyatakan layak dari sisi lingkungan.
Kewenangan AMDAL Tetap di Pemkab Purwakarta
Meski Pemprov Jawa Barat ikut mengawal proses tersebut, kewenangan AMDAL proyek berada di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Dedi sebelumnya menegaskan Pemprov Jabar tidak mengambil alih kewenangan Pemkab Purwakarta.
Peran pemerintah provinsi adalah memberikan pendampingan agar proses kajian berlangsung komprehensif, objektif dan terukur.
Karena itu, masukan dari para pakar, peneliti dan lembaga terkait nantinya menjadi bahan dalam proses pembahasan teknis di tingkat pemerintah daerah.
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein juga menegaskan pembahasan AMDAL belum memasuki tahap final.
Artinya, belum ada keputusan akhir mengenai kelayakan lingkungan proyek data center tersebut.
Seluruh masukan dari berbagai pihak masih harus dihimpun dan dikaji sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Proyek Sempat Dihentikan karena AMDAL Belum Selesai
Perhatian terhadap AMDAL data center Jatiluhur tidak muncul tanpa alasan.
Pada akhir September 2026, Dedi menghentikan sementara pembangunan proyek setelah memastikan dokumen AMDAL dan Persetujuan Bangunan Gedung belum terbit.
Keputusan tersebut diambil setelah Dedi meninjau langsung lokasi pembangunan.
Pemerintah kemudian meminta proses perizinan dan kajian lingkungan diselesaikan sebelum pembangunan dilanjutkan.
Langkah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa besarnya nilai investasi tidak otomatis membuat proyek dapat berjalan tanpa memenuhi persyaratan.
Di sisi lain, pemerintah juga menyatakan tidak bermaksud menghambat investasi.
Posisinya adalah memastikan investasi berjalan setelah seluruh ketentuan dipenuhi dan potensi dampaknya terhadap masyarakat dapat dikendalikan.
Air Jatiluhur Jadi Titik Paling Sensitif
Dari seluruh persoalan yang dibahas, kebutuhan air menjadi salah satu isu paling sensitif.
Data teknis yang disampaikan pemerintah menyebut kebutuhan air data center saat beroperasi penuh dapat mencapai sekitar 384 liter per detik atau sekitar 33.000 meter kubik per hari.
Besarnya kebutuhan tersebut membuat pemerintah harus memastikan pengambilan air tidak mengganggu kebutuhan warga maupun sektor pertanian.
Karena itu, koordinasi dengan Perum Jasa Tirta II dan PDAM menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Pihak BDx sendiri sebelumnya menyatakan siap mengikuti seluruh masukan dalam proses AMDAL dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk mengenai kebutuhan air dan listrik.
Perusahaan juga menyatakan akan menunggu hasil akhir proses AMDAL sebelum menyesuaikan pelaksanaan proyek dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Investasi Tetap Dibuka, tetapi AMDAL Harus Bicara Data
Proyek data center Jatiluhur pada akhirnya menjadi ujian bagi cara pemerintah menangani investasi berskala besar.
Nilai investasi Rp3,5 triliun dan potensi ekonomi yang ditawarkan memang besar. Namun, manfaat ekonomi tidak boleh membuat persoalan lingkungan dilewati begitu saja.
Sebaliknya, persoalan lingkungan juga tidak otomatis berarti investasi harus ditolak.
Titik temunya berada pada kajian yang objektif, data yang dapat diverifikasi, serta keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pelibatan pakar UI dan ITB menjadi penting jika benar-benar ditempatkan sebagai penguji independen terhadap persoalan teknis yang muncul.
Masyarakat kini menunggu dua hal: siapa saja pakar yang akan dilibatkan dan apa hasil kajian mereka terhadap kebutuhan air, listrik, limbah serta dampak proyek terhadap lingkungan sekitar.
Sebab, yang menentukan masa depan data center Jatiluhur bukan sekadar besarnya investasi, melainkan apakah proyek tersebut benar-benar mampu memenuhi standar lingkungan dan memberikan manfaat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. (Red)
