lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT – Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali dicatut dalam sebuah unggahan TikTok. Kali ini, akun yang menggunakan nama “Kdm Dedi Mulyadi” mengunggah foto Dedi Mulyadi bersama Presiden Prabowo Subianto dan menyertakan narasi seolah-olah ada dana bantuan resmi dari keduanya.
Namun, klaim tersebut ternyata tidak sesuai dengan konteks foto yang digunakan.
Jabar Saber Hoaks menyatakan unggahan tersebut masuk kategori false context. Klarifikasi itu diterbitkan pada Jumat (25/9/2026).
Alih-alih foto penyerahan bantuan, gambar yang digunakan ternyata merupakan dokumentasi lama saat pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta.
Foto KDM dan Prabowo Ternyata Bukan Saat Penyerahan Bantuan
Jabar Saber Hoaks menelusuri foto yang digunakan dalam unggahan tersebut.
Hasil penelusuran menunjukkan foto Dedi Mulyadi bersama Presiden Prabowo merupakan dokumentasi pelantikan kepala daerah secara serentak pada 20 Februari 2025.
Dalam momentum tersebut, Presiden Prabowo melantik 961 kepala daerah, termasuk Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030.
Dengan demikian, foto tersebut memang asli.
Yang bermasalah adalah narasi yang ditempelkan pada foto.
Foto tidak menunjukkan adanya penyerahan ataupun pembagian dana bantuan seperti yang disiratkan dalam unggahan TikTok tersebut.
Jabar Saber Hoaks juga mencocokkan konteks foto dengan informasi resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Negara.
Hasilnya, dokumentasi tersebut berkaitan dengan pelantikan kepala daerah, bukan program penyaluran bantuan.
Nama KDM Kembali Jadi Bahan Pencatutan
Kasus ini bukan kali pertama nama Dedi Mulyadi digunakan dalam konten bantuan yang tidak berasal dari kanal resminya.
Dalam beberapa hari terakhir, Jabar Saber Hoaks juga menemukan sejumlah konten lain yang mengatasnamakan KDM.
Pada 23 September 2026, misalnya, beredar konten TikTok yang mengklaim KDM membuka layanan pinjaman melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Sebelumnya, pada 21 September, muncul pula konten yang menawarkan bantuan modal usaha, pembangunan rumah hingga pelunasan utang dengan menggunakan nama “KDM Bapak Aing”.
Ada juga konten yang mengarahkan warga menuliskan usia di kolom komentar dengan iming-iming akan mendapatkan transfer bantuan dari KDM sesuai usia.
Jabar Saber Hoaks menyatakan klaim tersebut tidak benar.
Dalam kasus “transfer sesuai usia”, masyarakat bahkan diarahkan menghubungi sebuah nomor WhatsApp yang tidak memiliki kaitan dengan Dedi Mulyadi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pola seperti ini membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati ketika menemukan konten bantuan yang mengatasnamakan pejabat.
Jangan Tertipu Foto Asli dengan Cerita Palsu
Kasus terbaru ini menarik karena foto yang digunakan bukan foto hasil rekayasa.
Foto KDM bersama Prabowo memang benar-benar ada.
Masalahnya muncul ketika foto tersebut dipasang dengan narasi berbeda dari kejadian sebenarnya.
Inilah yang oleh Jabar Saber Hoaks disebut sebagai false context.
Teknik seperti ini relatif mudah membuat orang percaya karena gambar yang ditampilkan terlihat meyakinkan. Padahal, keaslian sebuah foto tidak otomatis membuktikan kebenaran narasi yang menyertainya.
Dalam kasus ini, foto pelantikan kepala daerah digunakan untuk memberikan kesan seolah-olah KDM dan Presiden Prabowo sedang berkaitan dengan pembagian dana bantuan.
Padahal konteks aslinya adalah pelantikan kepala daerah pada Februari 2025.
Warga Diminta Cek Kanal Resmi KDM
Bagi masyarakat yang menerima informasi mengenai bantuan yang mengatasnamakan Dedi Mulyadi, pengecekan sumber menjadi langkah penting.
Jabar Saber Hoaks mencantumkan akun resmi KDM yang dapat dijadikan rujukan, yakni TikTok @dedimulyadiofficial, Instagram @dedimulyadi71 dan kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL.
Jika sebuah unggahan menawarkan bantuan tetapi meminta masyarakat menghubungi nomor WhatsApp tertentu, mengisi data pribadi, membayar biaya administrasi atau melakukan langkah lain di luar mekanisme resmi pemerintah, masyarakat perlu berhati-hati.
Terlebih jika informasi tersebut hanya beredar melalui akun yang menggunakan nama atau foto pejabat tanpa ada konfirmasi dari kanal resmi.
Bukan Cuma Soal Hoaks, Ada Risiko Data Pribadi
Pencatutan nama pejabat dalam konten bantuan bukan hanya persoalan benar atau salahnya informasi.
Konten semacam ini juga berpotensi dimanfaatkan untuk mengumpulkan data pribadi masyarakat.
Dalam klarifikasi mengenai modus “transfer bantuan sesuai usia”, Jabar Saber Hoaks mengingatkan masyarakat agar tidak mencantumkan data pribadi maupun menghubungi nomor yang dicantumkan dalam unggahan tersebut.
Artinya, masyarakat jangan berhenti pada pertanyaan “ini benar bantuan KDM atau bukan?”
Pertanyaan berikutnya juga penting: siapa yang mengelola akun tersebut, ke mana data dikirim, dan untuk apa data warga diminta?
Dalam kasus terbaru, Jabar Saber Hoaks sudah memberikan jawabannya: klaim mengenai dana bantuan resmi dari Gubernur Jawa Barat dan Presiden Prabowo yang menggunakan foto tersebut adalah tidak benar.
Foto KDM dan Prabowo memang asli.
Tetapi cerita tentang dana bantuannya, bukan. (red)
