lintasjabar.id, BERITA CIREBON β Bagi nelayan, risiko tidak selalu berhenti ketika perahu kembali ke daratan. Ada keluarga yang ikut bergantung pada hasil melaut, termasuk pendidikan anak-anak mereka.
Persoalan itulah yang kini ikut disentuh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengatakan perlindungan bagi nelayan akan diperluas. Bukan hanya soal kesehatan dan santunan ketika terjadi kecelakaan kerja, tetapi juga perlindungan terhadap masa depan keluarga.
Bahkan, dalam skema yang disampaikan KDM, anak nelayan yang meninggal dunia dapat memperoleh beasiswa hingga menyelesaikan kuliah.
Saat Nelayan Pergi Melaut, Keluarga Ikut Menanggung Risiko
Pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko yang tidak kecil.
Kecelakaan saat bekerja di laut dapat berdampak langsung terhadap penghasilan keluarga. Risiko tersebut menjadi semakin berat apabila pencari nafkah utama meninggal dunia.
Karena itu, KDM menyebut perlindungan tidak cukup hanya diberikan kepada pekerjanya.
Program yang sedang diperluas Pemprov Jabar mencakup perlindungan kesehatan sesuai ketentuan, santunan dan perlindungan bagi nelayan yang mengalami kecelakaan kerja, hingga jaminan kematian.
Yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap keluarga.
βKalau ada jaminan kematian, sampai anaknya mendapat beasiswa sampai dia selesai kuliah,β ujar KDM.
Artinya, perlindungan yang dibicarakan pemerintah tidak berhenti pada saat risiko terjadi, tetapi diarahkan agar keluarga yang ditinggalkan tetap memiliki penyangga untuk melanjutkan kehidupan.
Targetnya Bukan Sedikit
Saat ini, program perlindungan tersebut disebut sudah mencakup sekitar satu juta petani, nelayan, dan pekerja informal.
Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi empat juta orang pada 2027.
Untuk nelayan, cakupannya akan diperluas hingga kawasan pesisir Jawa Barat, termasuk Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan wilayah pantai utara Jawa Barat.
KDM meminta Dinas Kelautan segera menyiapkan data nelayan secara lebih memadai.
Pendataan menjadi penting karena perluasan perlindungan tidak bisa hanya mengandalkan perkiraan jumlah pekerja.
Pemerintah perlu mengetahui siapa penerima manfaat, di mana mereka berada dan bagaimana memastikan perlindungan benar-benar sampai kepada kelompok yang dituju.
Pemprov Siapkan Pembiayaan
KDM mengatakan pembiayaan program perlindungan tersebut berasal dari Pemprov Jabar dan dapat dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten maupun kota.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah diharapkan ikut memperkuat pendataan sekaligus memastikan nelayan yang menjadi sasaran program tidak tercecer.
Bagi keluarga nelayan, kepastian perlindungan menjadi penting karena pendapatan dari melaut sangat bergantung pada hasil tangkapan dan kondisi laut.
KDM pun mengingatkan nelayan agar tetap menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan.
Menurut dia, perlindungan pemerintah sebaiknya berjalan bersamaan dengan kemampuan keluarga membangun cadangan ekonomi sendiri.
Bukan Hanya Soal Asuransi
Menariknya, pembicaraan KDM mengenai nelayan tidak berhenti pada program perlindungan sosial.
Ia juga menghubungkannya dengan kondisi lingkungan.
KDM menyebut kerusakan kawasan pegunungan dapat menghasilkan sedimentasi yang terbawa ke sungai. Sampah dan limbah dari daratan kemudian dapat bermuara ke laut dan mengganggu ekosistem perairan.
βGunung diurus, laut dijaga,β kata KDM.
Menurutnya, pembangunan wilayah hulu dan pesisir tidak bisa dipisahkan. Jika lingkungan laut rusak, nelayan juga yang pada akhirnya merasakan dampaknya.
Karena itu, Pemprov Jabar juga mendorong penggunaan plastik yang dapat terurai untuk mengurangi sampah yang masuk ke laut.
Anak Nelayan Jadi Bagian Penting
Selama ini pembicaraan tentang perlindungan nelayan sering kali berhenti pada keselamatan pekerja.
Namun, skema yang disampaikan KDM memperluas persoalan tersebut ke keluarga.
Ketika nelayan masih bekerja, perlindungan diarahkan untuk menghadapi risiko kesehatan dan kecelakaan kerja. Ketika pencari nafkah meninggal, jaminan kematian disiapkan agar keluarga tidak langsung kehilangan seluruh penyangga ekonominya.
Dan ketika ada anak yang masih sekolah, pemerintah menyiapkan skema beasiswa hingga perguruan tinggi sesuai ketentuan program.
Di titik inilah program tersebut menjadi lebih dari sekadar asuransi nelayan.
Yang hendak dilindungi bukan hanya orang yang pergi melaut, tetapi juga keluarga yang menunggu kepulangannya.
Untuk mewujudkan cakupan tersebut, pekerjaan besar berikutnya ada pada pendataan.
Sebab, sebanyak apa pun target penerima yang ditetapkan, manfaatnya baru terasa jika nelayan yang benar-benar membutuhkan perlindungan bisa masuk dalam data dan menerima hak sesuai ketentuan. (red)
