LintasJabar.id, BERITA NASIONAL – Pemerintah tengah menyiapkan skema pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite agar subsidi energi lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah membatasi akses masyarakat yang masuk kelompok ekonomi atas atau desil 9 dan 10 terhadap BBM bersubsidi.
Jika skema tersebut diterapkan, masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 berpotensi tidak lagi dapat membeli BBM bersubsidi dan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Namun, kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pengkajian dan pengujian sistem. Artinya, belum ada ketentuan final yang secara resmi menetapkan kapan pembatasan tersebut mulai diberlakukan.
Pemerintah Uji Sistem Pembatasan Pertalite
Pemerintah sedang menguji mekanisme yang memungkinkan sistem penyaluran BBM mengenali kelompok masyarakat berdasarkan data sosial ekonomi.
Skema tersebut dirancang untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi oleh masyarakat yang dinilai mampu secara ekonomi. Dengan pembatasan berbasis data, subsidi diharapkan lebih banyak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.
Dalam skenario yang sedang diuji, masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 dapat diarahkan untuk membeli BBM nonsubsidi. Pemerintah masih melakukan penyesuaian sistem agar penerapannya dapat berjalan sesuai dengan sasaran kebijakan.
Pembatasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi. Selama ini, salah satu persoalan dalam penyaluran BBM bersubsidi adalah masih adanya konsumsi oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi dinilai mampu.
Desil 9 dan 10 Jadi Perhatian
Istilah desil mengacu pada kelompok peringkat kesejahteraan dalam data sosial ekonomi. Semakin tinggi desil, semakin tinggi pula posisi kelompok tersebut dalam distribusi kesejahteraan berdasarkan indikator yang digunakan pemerintah.
Desil 9 dan 10 berada pada kelompok ekonomi atas sehingga menjadi salah satu sasaran dalam pembahasan pembatasan subsidi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap anggaran subsidi dapat lebih tepat sasaran dan tidak terlalu banyak dinikmati masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan membeli BBM nonsubsidi.
Meski demikian, penerapan kebijakan berbasis desil juga membutuhkan sistem data yang akurat. Pemerintah perlu memastikan data penerima maupun pengguna BBM dapat diperbarui dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Belum Ada Kepastian Kapan Mulai Berlaku
Hingga kini, pembatasan Pertalite bagi masyarakat mampu belum menjadi kebijakan yang berlaku secara penuh. Pemerintah masih mengkaji skema dan melakukan pengujian sistem.
Karena itu, masyarakat belum dapat menyimpulkan bahwa pemilik kendaraan tertentu atau seluruh warga yang masuk kategori ekonomi atas secara otomatis tidak akan bisa membeli Pertalite mulai tanggal tertentu.
Pemerintah juga masih perlu menyelesaikan aspek teknis, termasuk mekanisme identifikasi konsumen di SPBU dan integrasi data sebelum kebijakan dapat diterapkan secara luas.
Jika nantinya diberlakukan, kebijakan tersebut berpotensi mengubah pola konsumsi BBM masyarakat, khususnya kelompok ekonomi atas yang selama ini menggunakan Pertalite.
Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan perubahan mekanisme subsidi tetap memperhatikan ketepatan data dan tidak menyulitkan masyarakat yang memang berhak mendapatkan subsidi.
Dengan demikian, rencana pembatasan Pertalite saat ini masih menjadi bagian dari proses penataan subsidi energi. Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada hasil pengujian sistem dan keputusan final pemerintah. (dh)
