lintasjabar.id, BERITA NASIONAL – Bagi warga yang tiba-tiba melihat posisi desilnya berubah di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kabar terbaru dari Kementerian Sosial bisa menjawab sebagian kebingungan tersebut.
Perubahan desil yang terjadi cukup signifikan ternyata berkaitan dengan masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN ke dalam DTSEN. Data tersebut masih membutuhkan proses verifikasi dan validasi sehingga posisi sebagian warga dalam pemeringkatan kesejahteraan ikut mengalami perubahan.
Kondisi tersebut kemudian diperbaiki melalui pemutakhiran DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Artinya, kalau posisi desil berubah, jangan buru-buru menyimpulkan kondisi ekonomi keluarga mendadak berubah.
Data yang berubah belum tentu dompetnya yang berubah.
12 Juta Data Baru Bikin Desil Bergerak
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, salah satu pemicu perubahan cukup besar pada DTSEN Volume 3 adalah masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN.
Data tersebut membutuhkan proses sinkronisasi, verifikasi dan validasi. Kondisi itu sempat membuat perubahan posisi desil terlihat cukup signifikan.
Pemerintah kemudian melakukan perapihan dan pemutakhiran data untuk meningkatkan akurasi pemeringkatan.
Hal ini penting karena DTSEN kini menjadi salah satu basis data yang digunakan pemerintah dalam berbagai kebijakan sosial.
BPS mencatat DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Dengan jumlah data sebesar itu, memperbarui data bukan perkara mengganti satu angka di layar komputer.
Ada jutaan informasi yang harus disinkronkan.
Dan ketika satu kelompok data baru masuk, posisi relatif kelompok lainnya pun bisa ikut bergerak.
Desil Naik Bukan Berarti Mendadak Kaya
Di sinilah salah satu kesalahpahaman yang perlu diluruskan.
Desil bukan sertifikat miskin atau kaya.
Desil merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Penduduk diurutkan berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok atau desil.
Karena sifatnya relatif, posisi seseorang dapat berubah meskipun kondisi ekonominya sendiri tidak mengalami perubahan besar.
Gambaran sederhananya begini.
Jika sebelumnya seseorang berada pada posisi tertentu, kemudian masuk data baru dalam jumlah besar dan hasil pemeringkatan nasional berubah, posisi orang tersebut bisa ikut bergeser.
Jadi, desil 4 hari ini tidak otomatis berarti kondisi ekonominya berbeda jauh dengan ketika berada di desil 3 sebelumnya.
Apalagi, penilaian tidak hanya melihat satu indikator.
Pemeringkatan DTSEN mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama. Karena itu, perubahan satu indikator tidak otomatis membuat seseorang langsung berpindah desil.
Desil Naik, Bansos Langsung Hilang?
Belum tentu.
Ini bagian yang juga perlu dipahami masyarakat.
Perubahan desil tidak otomatis membuat seseorang langsung dicoret dari penerima bansos.
Desil lebih berfungsi sebagai salah satu dasar untuk menentukan prioritas, sementara masing-masing program bantuan memiliki persyaratan dan ketentuan tersendiri.
Dengan kata lain, jangan sampai warga melihat angka desil berubah lalu langsung berpikir:
“Waduh, bansos saya tamat.”
Belum tentu begitu.
Penerima bantuan tetap harus memenuhi kriteria program yang bersangkutan. Bahkan ketika seseorang berada pada kelompok desil tertentu, masih terdapat faktor lain yang menentukan apakah dirinya masuk sebagai penerima pada periode penyaluran tertentu.
Ketersediaan kuota dan ketentuan program juga menjadi pertimbangan.
Jika Data Tidak Sesuai, Warga Dapat Ajukan Perubahan
Pemerintah menyediakan mekanisme bagi masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Masyarakat dapat menyampaikan usulan maupun sanggahan melalui mekanisme yang telah disediakan pemerintah, termasuk melalui kanal Cek Bansos, aplikasi Cek Bansos disini: cek Bansos Kemensos, maupun mekanisme pemutakhiran melalui pemerintah desa atau kelurahan.
Namun pengajuan tersebut tidak berarti posisi desil akan langsung berubah.
Data yang diajukan harus masuk dalam proses pemutakhiran dan penghitungan berdasarkan metode yang berlaku.
Jadi, kalau merasa desil tidak sesuai, jalurnya bukan marah di kolom komentar.
Jalur resminya yang digunakan, persoalan perubahan desil menunjukkan satu hal penting: membangun satu basis data sosial nasional bukan pekerjaan sekali jadi.
DTSEN terus mengalami pemutakhiran dari berbagai sumber untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Data dapat diperbarui melalui berbagai sumber administrasi, sensus dan survei, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengecekan lapangan hingga informasi yang disampaikan masyarakat.
Kemensos kini melakukan pemutakhiran melalui DTSEN Volume 3.1 untuk memperbaiki perubahan yang sebelumnya cukup signifikan.
Pekerjaan berikutnya justru lebih penting: memastikan data yang berada di dalam sistem benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Sebab di balik angka desil ada manusia yang sedang menghitung apakah bulan depan masih bisa membeli beras, membayar sekolah anak, atau memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Karena itu, persoalan DTSEN bukan sekadar soal angka 1 sampai 10.
Kalau datanya keliru, yang terdampak bukan cuma angka di layar, tetapi bisa keputusan pemerintah terhadap kehidupan warga.
Dan karena proses pemutakhiran masih berjalan, publik punya alasan untuk tetap menunggu sekaligus kritis memastikan data mereka benar. (red)
