LintasJabar.id, BERITA NASIONAL β Rencana pemerintah memperketat penyaluran BBM subsidi membuat istilah βdesilβ mendadak ramai diperbincangkan. Pasalnya, tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) disebut akan menjadi salah satu acuan dalam menentukan kelompok yang berhak menikmati subsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah berencana mencoba pembatasan terlebih dahulu terhadap masyarakat yang masuk Desil 10. Namun, skema final pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap pembahasan.
Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut kelompok Desil 9 dan 10 sebagai masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi yang semestinya tidak mengambil subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.
Lantas, sebenarnya apa yang dimaksud Desil 1 sampai 10?
Desil 1 Sampai 10 Artinya Apa?
Desil merupakan pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Dalam DTSEN, rumah tangga dikelompokkan ke dalam 10 tingkatan. Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraannya. Sebaliknya, semakin besar angka desil, semakin tinggi tingkat kesejahteraan relatifnya.
Secara sederhana, Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Pembagian ini digunakan pemerintah untuk membantu menentukan sasaran berbagai program, termasuk kebijakan bantuan sosial dan perlindungan sosial.
Karena itu, desil bukan sekadar angka administratif. Posisi rumah tangga dalam data tersebut dapat memengaruhi bagaimana pemerintah menentukan sasaran program tertentu.
Lalu Apa Hubungannya dengan BBM Subsidi?
Hubungannya terletak pada upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi.
Selama ini, BBM subsidi dapat digunakan oleh masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Pemerintah ingin mengurangi kemungkinan subsidi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya memiliki kemampuan membeli BBM nonsubsidi.
Purbaya menyampaikan pemerintah akan mencoba membatasi kelompok Desil 10 terlebih dahulu. Ia memperkirakan kebijakan tersebut berpotensi menghemat sekitar 10 persen anggaran subsidi energi, meskipun besaran penghematan final masih perlu dihitung.
Artinya, Desil 10 menjadi kelompok pertama yang sedang dipertimbangkan untuk pembatasan.
Namun, masyarakat yang berada di Desil 9 atau kelompok lainnya belum otomatis kehilangan hak membeli BBM subsidi karena aturan final mengenai mekanismenya masih belum ditetapkan.
Kenapa Desil 10 Jadi Sorotan?
Desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi dalam pemeringkatan DTSEN.
Pemerintah melihat kelompok tersebut sebagai kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik dibandingkan kelompok desil di bawahnya.
Logikanya, subsidi seharusnya lebih banyak diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan dukungan negara.
Jika kelompok masyarakat yang relatif mampu masih menikmati subsidi dalam jumlah besar, maka anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan lebih rendah menjadi kurang tepat sasaran.
Karena itu, pembatasan subsidi BBM menjadi bagian dari upaya pemerintah melakukan reformasi subsidi.
Bagaimana Kalau Data Desil Tidak Sesuai Kondisi Nyata?
Ini menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.
Kondisi ekonomi sebuah rumah tangga dapat berubah. Pendapatan seseorang bisa turun, kehilangan pekerjaan, atau mengalami perubahan kondisi keluarga.
Karena itu, kualitas data menjadi sangat penting jika desil benar-benar digunakan sebagai dasar pembatasan BBM subsidi.
Jangan sampai seseorang yang secara administratif masuk kelompok kesejahteraan tinggi ternyata kondisi ekonominya sudah berubah, tetapi masih tercatat pada posisi desil lama.
Pemerintah perlu memastikan mekanisme pemutakhiran data berjalan secara berkala dan masyarakat memiliki ruang untuk melakukan perbaikan apabila terdapat data yang tidak sesuai.
Ketepatan data akan menjadi kunci agar kebijakan subsidi tidak justru menimbulkan persoalan baru.
Pembatasan Pertalite Belum Resmi Berlaku
Meski rencana tersebut sudah disampaikan sejumlah pejabat, masyarakat perlu memahami bahwa pembatasan BBM subsidi berdasarkan desil belum otomatis berlaku.
Bahlil Lahadalia pada 21 Agustus 2026 menyatakan rencana pembatasan untuk Desil 9 dan 10 masih dalam pembahasan. Distribusi Pertalite juga disebut masih berjalan seperti biasa.
Di sisi lain, Purbaya menyebut Desil 10 akan menjadi kelompok yang terlebih dahulu dicoba dalam skema pembatasan.
Perbedaan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih mematangkan mekanisme sebelum kebijakan diterapkan.
Dengan demikian, masyarakat belum perlu menyimpulkan bahwa semua orang yang masuk Desil 9 atau 10 langsung tidak bisa membeli Pertalite.
Pemerintah masih harus menentukan mekanisme teknis, kriteria kendaraan, cara verifikasi data, hingga bagaimana penerapannya di SPBU.
Apa yang Perlu Disiapkan Pemerintah?
Jika desil benar-benar digunakan sebagai acuan pembelian BBM subsidi, pemerintah harus memastikan sistem identifikasi masyarakat berjalan akurat dan mudah digunakan.
Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran justru menimbulkan antrean, kesalahan identifikasi, atau masyarakat yang sebenarnya berhak malah kehilangan akses subsidi.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengetahui posisi datanya dan memahami mekanisme apabila terdapat ketidaksesuaian.
Reformasi subsidi BBM pada dasarnya bukan hanya persoalan siapa yang boleh membeli Pertalite.
Lebih jauh, kebijakan tersebut menyangkut bagaimana negara menggunakan anggaran subsidi agar manfaatnya benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, Desil 1 sampai 10 kemungkinan akan semakin sering terdengar jika pemerintah melanjutkan reformasi subsidi energi.
Untuk saat ini, Desil 10 menjadi kelompok yang paling awal disiapkan sebagai sasaran pembatasan. Namun, bagaimana aturan akhirnya dan kapan mulai diterapkan masih menunggu keputusan pemerintah. (HS)
