lintasjabar.id, BERITA TASIKMALAYA. – Proyek drainase di Kampung Cimerak, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Purbaratu, Kota Tasikmalaya, menuai keberatan warga. Bukan semata karena badan jalan dibongkar, tetapi karena desain saluran dinilai berpotensi mengubah aliran irigasi yang selama ini menopang kebutuhan pertanian dan kolam warga.
Pekerjaan tersebut berada di kawasan pertigaan JB-Jalan KH Tubagus Abdullah. Persoalan kemudian dibawa ke forum musyawarah di GOR Dua Saudara Purbaratu, Kota Tasikmalaya pada hari Senin, 5 Oktober 2026.
Warga meminta pemerintah memastikan pekerjaan drainase tidak memutus atau mengganggu sistem pengairan yang sudah berjalan.
Kekhawatiran itu beralasan karena aliran yang dipersoalkan berkaitan dengan irigasi Rancabadak. Warga menginginkan saluran dibuat lurus dan dilengkapi sistem pintu air sehingga fungsinya dapat dibedakan antara kebutuhan irigasi dan pembuangan air saat hujan deras.
Ketua RW 01 Sukaasih, Undang Maskur, mengatakan warga menginginkan aliran tetap terjaga menuju wilayah hilir. Saat kondisi normal, pintu air dapat ditutup untuk menjaga pasokan. Sebaliknya, ketika hujan deras dan terjadi banjir, aliran dapat dibuka untuk mempercepat pembuangan air.
Persoalannya menjadi lebih serius karena warga menyebut sedikitnya dua RT berpotensi terdampak apabila sistem aliran tidak ditangani dengan baik. Lebih dari 30 rumah disebut berada di kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir.
Bukan Sekadar Jalan Dibongkar, Irigasi Ikut Dipertaruhkan
Perdebatan mengenai proyek ini pada akhirnya bukan lagi soal teknis pembongkaran badan jalan.
Yang dipertaruhkan adalah bagaimana satu saluran dapat menjalankan dua kebutuhan sekaligus: mengendalikan limpasan air ketika hujan dan tetap menjaga pasokan air bagi wilayah yang membutuhkan irigasi.
Kawasan Sukaasih sendiri bukan wilayah yang bisa mengabaikan persoalan drainase dan pengendalian banjir. Kajian akademik mengenai sistem pengendali banjir di Sukaasih sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan kapasitas saluran dan limpasan air memang menjadi perhatian di kawasan tersebut.
Kajian tersebut menyoroti Saluran Ciromban dan sistem floodway di wilayah Sukaasih. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas saluran eksisting dapat lebih kecil dibanding debit banjir rancangan pada skenario tertentu, sehingga terdapat risiko luapan ketika hujan dengan intensitas tinggi.
Konteks ini membuat perubahan desain saluran di lapangan tidak bisa dilihat sebagai pekerjaan konstruksi biasa.
Setiap perubahan arah aliran berpotensi memengaruhi wilayah di bagian hilir.
Di sisi lain, dokumen perencanaan Kota Tasikmalaya juga mencatat adanya rencana peningkatan jaringan irigasi Cidukuh Rancabadak Blok Cimerak di Kecamatan Purbaratu. Artinya, fungsi pengairan di kawasan tersebut memang memiliki kepentingan tersendiri yang perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur.
Warga Minta Saluran Lurus dan Dilengkapi Pintu Air
Usulan warga sebenarnya cukup sederhana.
Mereka tidak menolak pembangunan drainase. Yang dipersoalkan adalah desain dan dampaknya terhadap aliran air yang sudah digunakan masyarakat.
Undang Maskur menyampaikan harapan agar saluran dibuat lurus dari titik pekerjaan menuju arah aliran berikutnya dan dilengkapi pintu air.
Dengan sistem tersebut, aliran dapat dikendalikan sesuai kondisi.
Ketika tidak terjadi banjir, air dapat ditahan untuk menjaga kebutuhan wilayah hilir. Ketika hujan deras dan debit meningkat, pintu dapat dibuka sehingga air lebih cepat mengalir.
Model seperti itu, menurut warga, dianggap lebih aman dibanding mengubah arah aliran tanpa mekanisme pengendalian.
Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Jika air terkonsentrasi ke satu arah, wilayah lain yang selama ini mendapatkan pasokan dapat mengalami kekurangan.
Sebaliknya, jika aliran pembuangan tidak mampu menampung debit air ketika hujan deras, ancaman banjir justru meningkat.
Dengan kata lain, desain drainase harus menghitung dua kondisi sekaligus: saat air sedikit dan saat air berlebihan.
Masalah Lain: Warga Mengaku Minim Informasi Proyek
Selain desain, warga juga mempertanyakan komunikasi pemerintah sebelum pekerjaan dimulai.
Ketua RW 01 Sukaasih mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber anggaran maupun instansi yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.
Minimnya informasi membuat warga baru mengetahui persoalan setelah pekerjaan berlangsung dan badan jalan mulai dibongkar.
Kondisi tersebut kemudian mendorong warga meminta penjelasan kepada kelurahan hingga akhirnya digelar musyawarah.
Bagi masyarakat, persoalan seperti ini seharusnya dapat dijelaskan sejak awal.
Minimal, warga perlu mengetahui apa tujuan pekerjaan, bagaimana desain saluran, siapa pelaksana, dari mana anggarannya, berapa panjang pekerjaan, serta bagaimana dampaknya terhadap irigasi dan lingkungan sekitar.
Informasi tersebut penting bukan hanya untuk transparansi, tetapi juga untuk mencegah konflik ketika pekerjaan mulai menyentuh fasilitas yang digunakan masyarakat sehari-hari.
Perencanaan Dipertanyakan, Pemerintah Perlu Buka Data Teknis
Tokoh masyarakat setempat, Zenzen Jaenudin, menilai persoalan tersebut semestinya dapat dicegah sejak tahap perencanaan.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya mengandalkan gambar teknis. Kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat dan keberadaan sistem irigasi yang sudah berjalan harus menjadi bagian dari perencanaan.
Pandangan tersebut menjadi relevan karena drainase dan irigasi memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berhubungan ketika berada dalam satu sistem aliran.
Pemerintah perlu membuka data teknis proyek kepada warga agar perdebatan tidak berhenti pada asumsi.
Jika desain memang sudah memperhitungkan debit air, arah aliran, kapasitas saluran, kebutuhan irigasi dan risiko banjir, maka data tersebut seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka.
Sebaliknya, jika ditemukan persoalan pada desain, masih ada ruang untuk melakukan koreksi sebelum pekerjaan selesai dan persoalan baru muncul.
Jangan Sampai Solusi Banjir Justru Memicu Masalah Baru
Pembangunan drainase pada dasarnya bertujuan mengendalikan air.
Namun, pekerjaan tersebut akan kehilangan makna jika penyelesaian satu titik justru memindahkan persoalan ke titik lain.
Kekhawatiran warga Cimerak harus dilihat dalam kerangka tersebut.
Kota Tasikmalaya memiliki sistem jaringan drainase yang terhubung dengan beberapa daerah aliran sungai. Regulasi tata ruang kota juga menempatkan jaringan drainase, sistem pengendali banjir serta operasi dan pemeliharaan sebagai bagian dari perencanaan infrastruktur perkotaan.
Karena itu, pekerjaan drainase tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan panjang saluran yang berhasil dibangun.
Yang jauh lebih penting adalah apakah air benar-benar mengalir sesuai fungsi, apakah risiko banjir berkurang, apakah irigasi tetap berjalan, dan apakah warga di wilayah hilir tidak dirugikan.
Terlebih, ketersediaan air irigasi di wilayah Kota Tasikmalaya sebelumnya juga menghadapi tekanan ketika debit sumber air menurun pada musim kemarau. Wilayah Purbaratu termasuk kawasan yang disebut berpotensi terdampak kondisi tersebut.
Artinya, air bagi warga bukan persoalan kecil.
Ada kebutuhan rumah tangga, pertanian, kolam ikan sekaligus kebutuhan pengendalian banjir.
Kini pemerintah dan pihak pelaksana perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai desain proyek drainase Cimerak, sumber anggaran, instansi penanggung jawab, serta kajian dampaknya terhadap aliran irigasi Rancabadak.
Sebab, proyek drainase seharusnya menjadi solusi untuk mengendalikan air, bukan memunculkan persoalan baru.
Bagi warga Cimerak, yang mereka minta bukan menghentikan pembangunan. Mereka hanya ingin memastikan pembangunan tersebut tidak mengorbankan aliran irigasi, tidak mengurangi pasokan air ke wilayah hilir, dan tidak mengubah persoalan drainase menjadi ancaman banjir baru. (red)
