Rp841 Juta untuk Sarung? Mahasiswa Tasikmalaya Pertanyakan Prioritas Anggaran

LintasJabar.Id, BERITA TASIKMALAYA – Kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 menuai kritik dari kalangan mahasiswa.

Perhimpunan Mahasiswa Independen Tasikmalaya (PAMIT) menilai kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan prioritas dalam penggunaan anggaran publik.

Berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan yang beredar, total anggaran pengadaan sarung di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai sekitar Rp841 juta.

Anggaran tersebut tersebar di beberapa perangkat daerah, di antaranya:

• Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya: sekitar Rp527 juta
• Kecamatan Kawalu: sekitar Rp189 juta
• Kecamatan Cihideung: sekitar Rp124 juta

Program ini kemudian menjadi sorotan karena muncul di tengah kondisi fiskal daerah yang disebut sedang terbatas.

Pemerintah Sebut untuk Tokoh Masyarakat

Dalam audiensi antara mahasiswa dan pemerintah daerah pada 11 Maret 2026, Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menjelaskan bahwa program tersebut diprioritaskan untuk tokoh masyarakat.

Namun penjelasan tersebut justru memicu kritik lebih keras dari kalangan mahasiswa.

Ketua PAMIT Ujang Amin menilai bahwa kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran menunjukkan adanya distorsi prioritas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, anggaran publik seharusnya digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat luas.

“Ketika pemerintah menyatakan kondisi fiskal terbatas dan sejumlah program pembangunan harus disesuaikan, publik tentu berhak bertanya mengapa muncul pengadaan sarung ratusan juta rupiah untuk kelompok tertentu,” ujar Ujang Amin.

Dinilai Tidak Transparan

PAMIT menilai alasan bahwa program tersebut diperuntukkan bagi tokoh masyarakat tidak otomatis membenarkan penggunaan anggaran publik dalam jumlah besar.

Mahasiswa menilai kebijakan ini masih minim penjelasan terkait sejumlah aspek penting, seperti:

• dasar kebijakan program
• kriteria penerima sarung
• mekanisme distribusi
• manfaat program bagi masyarakat luas

Tanpa penjelasan yang terbuka, kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran dinilai berpotensi memunculkan persepsi negatif di masyarakat.

PAMIT juga menilai program tersebut berpotensi memperkuat kesan bahwa sebagian belanja daerah masih digunakan untuk kegiatan yang lebih bersifat simbolik dibandingkan program pembangunan yang nyata.

“APBD bukan instrumen untuk membangun kedekatan dengan kelompok tertentu. APBD adalah instrumen pembangunan yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” tegas Ujang.

Mahasiswa Minta Penjelasan Terbuka

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, PAMIT telah mengirimkan surat resmi kepada sejumlah instansi pemerintah daerah.

Surat tersebut ditujukan kepada:

• Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Tasikmalaya
• Kecamatan Cihideung
• Kecamatan Kawalu

Mahasiswa meminta penjelasan terbuka terkait kebijakan pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran, termasuk jumlah pengadaan, dasar perencanaan, serta mekanisme penyaluran kepada masyarakat.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penggunaan APBD tetap transparan dan akuntabel.

Mahasiswa Kawal Transparansi APBD

PAMIT menegaskan bahwa setiap anggaran dalam APBD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Akuntabilitas anggaran tidak hanya berlaku di hadapan lembaga formal, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik kedaulatan anggaran.

Menurut Ujang Amin, jika pemerintah daerah tidak mampu menjelaskan kebijakan tersebut secara rasional kepada publik, maka wajar apabila muncul pertanyaan terkait sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

“Jika pemerintah tidak dapat menjelaskan kebijakan ini secara rasional kepada publik, maka masyarakat berhak menilai bahwa pengelolaan APBD kehilangan sensitivitas terhadap kebutuhan rakyat,” ujarnya.

PAMIT memastikan akan terus mengawal isu pengadaan sarung di tengah efisiensi anggaran sebagai bagian dari peran mahasiswa dalam menjaga transparansi dan integritas pengelolaan keuangan daerah. (Li)