lintasjabar.id, BERITA TASIKMALAYA – Aksi demo driver Maxim Tasikmalaya memang sudah berlalu. Namun persoalan yang mereka bawa belum otomatis selesai hanya karena perusahaan telah memberikan klarifikasi.
Pada 18 September 2026, Manajemen Maxim Indonesia kembali menyampaikan pernyataan resmi , Direktur Pengembangan Maxim Indonesia, Dirhamsyah, menjelaskan sejumlah kebijakan yang sebelumnya dipersoalkan para pengemudi, mulai dari program Turbo, komisi aplikasi hingga penerimaan mitra baru.
Maxim menegaskan program Turbo bersifat opsional. Pengemudi yang tidak mengikuti program tersebut tetap dapat menerima pesanan melalui mekanisme standar distribusi order.
Perusahaan juga menyebut komisi aplikasi berada pada kisaran 0–8 persen. Sementara pendaftaran mitra baru tetap dibuka dengan alasan kebutuhan layanan dan keseimbangan antara jumlah pengemudi dengan permintaan konsumen.
Namun, setelah klarifikasi tersebut, masih ada bagian yang justru menarik untuk dibicarakan.
Sebab persoalan driver Maxim di Tasikmalaya sebenarnya tidak hanya menyangkut satu program di dalam aplikasi.
Dari soal Turbo bergeser ke soal transparansi
Para pengemudi sebelumnya datang ke DPRD Kota Tasikmalaya dengan empat tuntutan utama.
Mereka meminta penghentian pendaftaran mitra baru, penghapusan Turbo Prioritas, penghentian layanan Car Hemat serta penggratisan biaya branding kendaraan.
Untuk Turbo, Maxim sudah memberikan jawaban bahwa program tersebut bersifat pilihan.
Tetapi bagi pengemudi, pertanyaan yang muncul tidak berhenti pada apakah Turbo wajib atau tidak.
Yang juga penting adalah bagaimana sistem prioritas tersebut berdampak terhadap kesempatan mendapatkan order.
Sebab sebuah program bisa saja bersifat sukarela secara aturan, tetapi tetap perlu dipahami bagaimana pengaruhnya terhadap pola distribusi order di lapangan.
Dalam audiensi 15 September, pihak Maxim juga telah menyatakan bahwa tidak ada perlakuan berbeda terhadap akun yang tidak menggunakan Turbo. Program tersebut disebut sebagai pilihan dengan biaya Rp15.000 untuk mendapatkan prioritas order selama tiga jam.
Di titik ini, transparansi menjadi kunci.
Jika mekanisme distribusi order dapat dijelaskan dengan data yang mudah dipahami pengemudi, ruang spekulasi tentu akan semakin kecil.
Persoalan mitra baru juga membutuhkan data
Maxim menyatakan tetap membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi mitra pengemudi.
Perusahaan menyebut evaluasi kebutuhan mitra dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan perkembangan permintaan layanan.
Secara bisnis, kebijakan tersebut berada dalam ranah keputusan perusahaan.
Namun dari sisi pemerintah daerah, ada ruang untuk meminta data dan memfasilitasi dialog.
Berapa jumlah mitra aktif di Kota Tasikmalaya?
Berapa rata-rata order dalam sehari?
Berapa pertumbuhan jumlah mitra dalam beberapa bulan terakhir?
Bagaimana perbandingan jumlah pengemudi dengan permintaan konsumen?
Data seperti itu dapat membantu semua pihak melihat persoalan secara lebih objektif.
Sebab keluhan bahwa jumlah pengemudi terlalu banyak tidak cukup hanya dijawab dengan pernyataan bahwa permintaan juga terus bertumbuh.
Begitu pula sebaliknya, klaim bahwa order semakin sulit tidak cukup hanya berdasarkan pengalaman sejumlah pengemudi.
Keduanya bisa diuji melalui data.
Angka 600 kendaraan dan 49 PAD perlu dibuka terang
Ada satu persoalan yang jauh lebih menarik untuk ditelusuri pemerintah daerah.
Dalam audiensi 15 September, Pemkot Tasikmalaya melalui pejabat pengelola pendapatan daerah menyebut terdapat lebih dari 600 kendaraan roda empat yang menggunakan branding perusahaan angkutan online tersebut.
Namun kendaraan yang tercatat masuk dalam PAD disebut baru 49 unit.
Perbedaan angka tersebut tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran.
Tetapi selisih data sebesar itu memang layak dijelaskan.
Apalagi persoalan branding menjadi salah satu tuntutan yang dibawa pengemudi.
DPRD sendiri sebelumnya menyatakan akan menelusuri persoalan tersebut. Pihak Maxim dalam audiensi juga disebut akan menyampaikan data branding kendaraan secara tertulis kepada Bapenda. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kekurangan pembayaran pajak, perusahaan menyatakan siap mengikuti perhitungan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ini sebenarnya bisa menjadi pintu masuk penyelesaian yang lebih konkret.
Bukan dengan memperdebatkan siapa yang paling benar, tetapi dengan mempertemukan data perusahaan dan data pemerintah.
Lalu apa yang bisa dilakukan Pemkot?
Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak berada dalam posisi untuk mengatur seluruh kebijakan internal perusahaan aplikasi.
Namun Pemkot tetap mempunyai ruang untuk menjadi fasilitator sekaligus memastikan urusan yang menjadi kewenangan daerah berjalan sesuai aturan.
Pertama, Pemkot dapat mempertemukan Maxim dengan perwakilan pengemudi dalam forum resmi yang tidak berhenti pada penyampaian keluhan.
Forum tersebut perlu menghasilkan poin yang terukur, misalnya data jumlah mitra, mekanisme penerimaan mitra baru, persoalan branding serta tindak lanjut kebijakan yang menjadi kewenangan perusahaan.
Kedua, Pemkot melalui perangkat daerah terkait dapat melakukan verifikasi terhadap persoalan branding kendaraan dan pencatatan pendapatan daerah.
Data lebih dari 600 kendaraan yang disebut menggunakan branding perlu dibandingkan dengan data kendaraan yang tercatat dalam administrasi pemerintah daerah.
Ketiga, Pemkot dapat meminta adanya jalur komunikasi resmi antara perusahaan dan komunitas pengemudi.
Dengan begitu, persoalan operasional tidak selalu harus berakhir di jalan atau dibawa melalui aksi massa ke DPRD.
Keempat, Pemkot dapat memfasilitasi pembahasan mengenai kondisi ekosistem transportasi daring di Kota Tasikmalaya bersama perusahaan aplikator, pengemudi dan perangkat daerah terkait.
Posisinya bukan sebagai pengatur seluruh keputusan bisnis Maxim, melainkan sebagai pihak yang memastikan kepentingan publik dan aturan daerah tetap diperhatikan.
Lalu DPRD bisa berbuat apa?
DPRD mempunyai ruang yang berbeda.
Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD dapat menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait mengenai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Dalam kasus Maxim, Komisi terkait dapat memanggil atau mengundang kembali pihak perusahaan, perwakilan driver, Bapenda serta perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Bukan sekadar untuk mendengar keluhan, tetapi meminta data.
Misalnya data kendaraan yang menggunakan branding, mekanisme pencatatannya, dasar pengenaan kewajiban daerah jika memang ada, serta hasil verifikasi antara data perusahaan dengan data pemerintah.
DPRD juga dapat meminta laporan tindak lanjut dari kesepakatan audiensi 15 September.
Langkah ini penting karena forum sebelumnya telah menghasilkan berita acara dan komitmen bersama.
Dengan demikian, persoalan tidak berhenti setelah massa membubarkan diri.
Ada tahapan pengawasan untuk memastikan kesepakatan tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
Yang dibutuhkan sekarang bukan siapa menang atau kalah
Persoalan driver Maxim di Tasikmalaya memperlihatkan satu hal yang lebih besar.
Ekosistem transportasi daring bukan hanya hubungan antara aplikator dan pengemudi.
Di dalamnya ada konsumen, kendaraan, pendapatan daerah, regulasi, serta kepentingan masyarakat yang menggunakan layanan setiap hari.
Karena itu, penyelesaiannya juga tidak cukup hanya dengan mempertemukan driver dan perusahaan.
Pemerintah daerah dapat mengambil posisi sebagai fasilitator dan pengawas terhadap hal-hal yang menjadi kewenangannya.
DPRD dapat memastikan persoalan yang sudah dibawa ke ruang audiensi tidak berhenti sebagai catatan rapat.
Sementara perusahaan memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakannya secara lebih terbuka kepada para mitra.
Dan para pengemudi juga memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan dengan data serta mekanisme dialog yang jelas.
Klarifikasi Maxim pada 18 September 2026 telah memberikan jawaban terhadap sejumlah tuntutan.
Tetapi justru setelah klarifikasi itu, tahap berikutnya menjadi lebih penting: menguji penjelasan tersebut melalui data dan memastikan mana persoalan yang memang berada di tangan perusahaan, mana yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dan mana yang membutuhkan pembicaraan bersama.
Dengan cara itu, demo 15 September tidak berhenti sebagai peristiwa sesaat.
Ia bisa menjadi momentum untuk membenahi tata kelola transportasi daring di Tasikmalaya agar lebih transparan bagi perusahaan, lebih jelas bagi pengemudi, dan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat. (red)
