lintasjabar.id, BERITA DEPOK — Keluhan warga Depok mengenai tunggakan biaya sekolah sampai harus mencari jalan keluar hingga ke Lamongan, Jawa Timur. Kisah tersebut kemudian viral setelah seorang warga bernama Purnomo membagikan video mengenai seorang ibu asal Depok yang mengadukan kondisi pendidikan kedua anaknya.
Persoalannya bukan hanya tunggakan biaya sekolah.
Ijazah kedua anaknya disebut masih berada di pihak sekolah karena persoalan administrasi yang belum terselesaikan.
Dalam video tersebut disebutkan, tunggakan untuk anak yang bersekolah di tingkat SMK mencapai lebih dari Rp7 juta. Sementara tunggakan anak lainnya yang bersekolah di tingkat SMP sekitar Rp2,5 juta.
Totalnya mendekati Rp10 juta.
Kondisi ekonomi keluarga membuat persoalan tersebut sulit diselesaikan dalam waktu singkat.
Keluhan warga Depok sampai ke telinga KDM
Cerita tersebut kemudian mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM.
Alih-alih membiarkan persoalan berhenti sebagai keluhan di media sosial, KDM meminta persoalan tersebut segera ditelusuri.
KDM mengaku telah berkomunikasi dengan Wali Kota Depok agar pemerintah kota ikut turun tangan menyelesaikan persoalan warga tersebut.
Menurutnya, persoalan pendidikan tidak semestinya dibiarkan berlarut-larut hanya karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi.
KDM juga meminta Dinas Pendidikan Jawa Barat melakukan konfirmasi langsung kepada sekolah yang bersangkutan.
Kepala Disdik Jabar disebut telah diminta segera menghubungi pihak sekolah untuk memastikan duduk perkara penahanan ijazah tersebut.
Langkah ini penting karena status sekolah yang disebut dalam laporan merupakan sekolah swasta. Karena itu, pemerintah perlu mengetahui terlebih dahulu bentuk tunggakan, mekanisme pembiayaan dan alasan administrasi yang menjadi dasar ijazah belum diserahkan.
Bukan hanya soal uang, ada masa depan anak
Persoalan ijazah menjadi sensitif karena dokumen tersebut dibutuhkan lulusan untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
Ketika ijazah belum diterima, seseorang dapat menghadapi hambatan administratif untuk memenuhi sejumlah persyaratan pendidikan atau pekerjaan.
Karena itu, persoalan tunggakan pendidikan tidak sesederhana hubungan antara sekolah dan orang tua soal pembayaran.
Ada kepentingan anak yang juga harus diperhatikan.
Inilah yang membuat kasus warga Depok tersebut menarik perhatian. Masalah ekonomi keluarga akhirnya bersinggungan langsung dengan akses anak terhadap dokumen pendidikan yang telah mereka peroleh setelah menyelesaikan sekolah.
KDM sebelumnya juga menyoroti masalah ijazah tertahan
Persoalan seperti ini bukan isu baru bagi Dedi Mulyadi.
Sebelumnya, KDM juga pernah menyoroti persoalan ijazah siswa yang belum diserahkan karena masih memiliki tunggakan biaya pendidikan.
Bahkan sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi telah menyuarakan agar persoalan tersebut tidak menjadi penghalang bagi siswa untuk mendapatkan ijazah.
Setelah menjadi gubernur, kebijakan mengenai penyerahan ijazah kembali menjadi salah satu perhatian Pemprov Jabar.
Ombudsman RI juga mencatat bahwa persoalan ijazah yang ditahan sekolah karena tunggakan pernah menjadi masalah di berbagai daerah. Dalam sejumlah kasus yang ditangani Ombudsman, ijazah akhirnya dapat diserahkan kepada siswa setelah dilakukan penyelesaian antara pihak sekolah dan keluarga. 0
Artinya, kasus di Depok bukan persoalan yang berdiri sendiri.
Pemerintah perlu memastikan duduk perkaranya
Meski begitu, penyelesaian kasus seperti ini tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap kondisi sebenarnya.
Tidak semua persoalan ijazah yang belum diterima siswa otomatis berarti sekolah melakukan pelanggaran.
Ada berbagai kemungkinan administrasi yang harus diperiksa, termasuk status kelulusan, jenis sekolah, bentuk tunggakan, mekanisme pembayaran dan kebijakan sekolah.
Karena itu, langkah Disdik Jabar untuk menghubungi sekolah menjadi penting.
Pemerintah dapat memastikan apakah benar ijazah ditahan karena tunggakan, berapa nilai kewajibannya, dan bagaimana solusi yang paling tepat bagi keluarga.
Pendekatan seperti ini juga penting agar persoalan tidak berhenti pada perdebatan di media sosial.
KDM: Pengaduan warga harus dicari jalan keluarnya
KDM mengatakan posko pengaduan yang berada di Balai Karpuh, Lemah Pakuan, setiap hari didatangi warga dengan beragam persoalan.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, utang piutang hingga persoalan keluarga.
Menurut KDM, pemerintah harus mampu menjadi tempat warga mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah yang sulit mereka selesaikan sendiri.
Dalam kasus warga Depok tersebut, KDM bahkan meminta pemerintah daerah setempat ikut terlibat.
Hal itu menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak selalu bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi.
Jangan sampai kemiskinan menjadi penghalang pendidikan
Kasus tersebut pada akhirnya membuka persoalan yang lebih besar.
Ketika sebuah keluarga mengalami kesulitan membayar biaya sekolah, anak seharusnya tidak ikut kehilangan kesempatan untuk melanjutkan masa depannya.
Tunggakan memang tetap merupakan persoalan yang harus diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Namun penyelesaiannya idealnya tidak membuat anak menjadi pihak yang paling dirugikan.
Di sinilah pemerintah dituntut hadir, bukan sekadar membayar tunggakan, tetapi memastikan ada mekanisme penyelesaian yang adil antara keluarga dan sekolah.
Kasus warga Depok ini kini berada dalam proses penelusuran.
KDM telah meminta Disdik Jabar berkomunikasi dengan pihak sekolah, sementara pemerintah kota juga didorong ikut menyelesaikan persoalan.
Bagi keluarga tersebut, yang paling ditunggu bukan sekadar lunasnya angka tunggakan.
Ada dua ijazah yang ingin kembali ke tangan pemiliknya.
Dan di balik dua lembar dokumen itu, ada masa depan dua anak yang tidak seharusnya ikut tertahan hanya karena persoalan ekonomi keluarga. (red)
