lintasjabar.id, BERITA TASIKMALAYA – Rencana pemerintah membatasi subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membuat pemahaman mengenai data kesejahteraan menjadi penting. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya mengingatkan agar masyarakat tidak menyamakan kategori desil dengan label kaya atau miskin secara sederhana.
Pembatasan tersebut masih berupa rencana. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah masih menyiapkan dan menguji sistem untuk mengarahkan subsidi Pertalite kepada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan.
Desil Bukan Sekadar Label Ekonomi
Dalam sistem pengelompokan kesejahteraan, masyarakat dibagi ke dalam 10 desil. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Karena itu, status desil tidak semestinya langsung diterjemahkan sebagai ukuran tunggal bahwa seseorang kaya atau miskin. Penjelasan mengenai hal tersebut menjadi semakin penting apabila data desil digunakan sebagai salah satu dasar pembatasan subsidi energi.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji pembatasan subsidi Pertalite bagi masyarakat yang berada pada desil 9 dan 10. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan sekarang karena mekanisme dan sistem pembatasannya masih disiapkan.
Purbaya menyebut pembatasan kemungkinan diterapkan secara bertahap setelah sistem siap. Pemerintah juga menilai sistem yang dimiliki Pertamina sudah dapat mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, meski mekanisme finalnya masih dalam pembahasan.
Bukan Berarti Kebijakan Sudah Berlaku
Bagi masyarakat Tasikmalaya, penting membedakan antara rencana pemerintah dengan kebijakan yang sudah berlaku. Hingga informasi yang tersedia, pembatasan Pertalite berdasarkan desil 9 dan 10 masih berada pada tahap persiapan dan pengujian sistem.
Artinya, pemberitaan mengenai desil Pertalite tidak seharusnya disampaikan seolah-olah masyarakat yang masuk desil 9 atau 10 sudah dilarang membeli Pertalite.
Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi. Pemerintah ingin kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi tidak lagi menjadi penerima utama subsidi BBM.
Namun, akurasi data menjadi persoalan penting. Jika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara tepat, kebijakan pembatasan berpotensi menimbulkan persoalan bagi warga yang sebenarnya masih membutuhkan subsidi.
Sejumlah pihak juga mendorong agar penerapan kebijakan dilakukan bertahap dan menggunakan data yang akurat. Anggota Komisi XII DPR Sartono Hutomo, misalnya, meminta pemerintah memastikan pembatasan tidak membebani masyarakat berpenghasilan rendah maupun sektor produktif seperti UMKM, petani, angkutan umum, dan pekerja lapangan.
Dari sisi ekonomi, ekonom energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti memperkirakan pembatasan terhadap kelompok desil 9 dan 10 berpotensi menghemat subsidi sekitar Rp8,9 triliun per tahun. Namun angka tersebut merupakan perkiraan, bukan penghematan yang sudah terjadi.
Karena kebijakan belum diterapkan, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pemerintah memastikan data desil benar-benar akurat sebelum digunakan untuk menentukan akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.
Bagi warga Tasikmalaya, persoalan tersebut menjadi penting untuk dipahami agar status desil tidak disalahartikan sebagai ukuran kekayaan seseorang dan agar masyarakat mengetahui bahwa pembatasan Pertalite berdasarkan desil 9 dan 10 masih merupakan kebijakan yang sedang dipersiapkan. (dh)
