LintasJabar.id, BERITA TASIKMALAYA – Gerbang barat Gedung DPRD Kota Tasikmalaya jebol setelah sekitar 200 mahasiswa mengguncang dan menarik pagar besi dalam aksi unjuk rasa, Rabu (28/10/2026). Aksi yang berlangsung bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda itu diwarnai pembakaran ban, kepulan asap hitam, serta desakan agar wali kota dan pimpinan DPRD menemui massa.
Aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi berkumpul di depan gedung wakil rakyat untuk menyampaikan tuntutan terkait persoalan nasional dan berbagai masalah yang dinilai belum tuntas di Kota Tasikmalaya.
Ketegangan meningkat ketika massa mengguncang gerbang timur dan barat. Setelah upaya tersebut berlangsung berulang kali, mahasiswa memusatkan aksi di gerbang barat dan menarik pagar menggunakan tali serta spanduk yang dilipat.
Sekitar pukul 14.10 WIB, gerbang itu akhirnya jebol. Hingga peristiwa tersebut terjadi, mahasiswa masih berharap Wali Kota Tasikmalaya dan pimpinan DPRD hadir untuk mendengarkan aspirasi mereka.
Demo DPRD Kota Tasikmalaya pada Hari Sumpah Pemuda
Aksi pada 28 Oktober itu melibatkan mahasiswa dari sejumlah kampus, di antaranya Universitas Islam Cipasung, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Perjuangan, dan Universitas Mayasari Bakti.
Di depan gedung DPRD, massa menyampaikan aspirasi melalui orasi, nyanyian lagu perjuangan, dan pengeras suara dari mobil komando. Sementara itu, puluhan personel kepolisian berjaga di sekitar gedung.
Situasi semakin tegang ketika mahasiswa membakar ban di depan gerbang. Petugas di sisi dalam pagar berusaha mengendalikan situasi, termasuk menggunakan alat pemadam api ringan untuk memadamkan api.
Perhatian kemudian tertuju pada pagar besi yang terus diguncang. Setelah gerbang timur dan barat belum berhasil dibuka, massa kembali berkonsentrasi di sisi barat hingga pagar akhirnya jebol.
Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena berlangsung pada peringatan Sumpah Pemuda, momentum yang identik dengan persatuan dan peran generasi muda dalam kehidupan berbangsa.
Dari Isu Nasional hingga Masalah Warga Tasikmalaya
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa tuntutan pada dua tingkatan, yakni persoalan nasional dan persoalan daerah.
Pada tingkat nasional, tuntutan mereka mencakup evaluasi penggunaan uang rakyat, penyelesaian konflik agraria, penanganan biaya hidup, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta perlindungan hak masyarakat.
Sementara untuk Kota Tasikmalaya, mahasiswa menyoroti keamanan dari gangguan geng motor, penataan kawasan Dadaha, persoalan parkir, program usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jalan rusak, hingga sampah.
Deretan isu itu memperlihatkan bahwa aspirasi mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan dinamika politik nasional. Mereka juga membawa persoalan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga sehari-hari.
Keamanan lingkungan, kondisi jalan, pengelolaan sampah, dan penataan ruang publik merupakan masalah yang membutuhkan respons pemerintah daerah serta pengawasan DPRD.
Pimpinan Daerah Diharapkan Mendengar Aspirasi
Salah satu hal yang disoroti dalam laporan aksi tersebut adalah harapan mahasiswa agar wali kota dan pimpinan DPRD menemui mereka secara langsung.
Para pimpinan yang diminta hadir belum menemui massa hingga gerbang barat jebol.
Situasi ini menempatkan komunikasi antara demonstran dan pemangku kebijakan sebagai bagian penting dari peristiwa tersebut. Ketika mahasiswa datang membawa tuntutan, kejelasan mengenai siapa yang menerima aspirasi, bagaimana tuntutan dicatat, dan kapan pembahasannya dilakukan menjadi hal yang tidak kalah penting.
Di sisi lain, penyampaian aspirasi juga perlu berlangsung dengan memperhatikan keselamatan, ketertiban umum, serta fasilitas publik. Kerusakan gerbang menjadi persoalan tersendiri yang perlu ditangani, tanpa menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menelaah tuntutan yang disampaikan.
Dengan demikian, penyelesaian situasi tidak cukup berhenti pada pengamanan lokasi atau perbaikan fasilitas. Aspirasi yang disampaikan juga perlu mendapat jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bukan Kali Pertama Mahasiswa Menyuarakan Persoalan Kota
Aksi 28 Oktober bukan satu-satunya demonstrasi mahasiswa di Kota Tasikmalaya dalam beberapa bulan terakhir.
Pada 8 September 2026, mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar Kota Tasikmalaya juga menggelar aksi di depan Gedung DPRD. Demonstrasi saat itu berlangsung hingga malam dan sempat diwarnai ketegangan ketika massa berusaha mendekati pintu masuk gedung.
Menurut pemberitaan Harapan Rakyat dan Priangan.com, aksi pada September tersebut berkaitan dengan tuntutan mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat. Massa juga meminta sejumlah pejabat hadir untuk merespons aspirasi mereka.
Pada aksi tersebut, tuntutan akhirnya dibahas bersama unsur pemerintah kota, DPRD, dan kepolisian. Rangkaian peristiwa itu menunjukkan bahwa komunikasi antara mahasiswa dan pemangku kebijakan menjadi salah satu unsur penting dalam meredakan ketegangan dan menindaklanjuti aspirasi.
Aksi September dan demonstrasi 28 Oktober memiliki konteks serta tuntutan masing-masing. Keduanya tidak bisa dianggap sebagai satu rangkaian yang sepenuhnya sama. Namun, kemunculan demonstrasi berulang menjadi pengingat bahwa ruang dialog dan mekanisme tindak lanjut aspirasi tetap dibutuhkan.
Makna Sumpah Pemuda di Tengah Gerbang yang Jebol
Peringatan Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober mengingatkan pada ikrar persatuan yang dicetuskan pada 1928. Hampir satu abad kemudian, generasi muda masih menggunakan ruang publik untuk menyampaikan pandangan mengenai masa depan bangsa dan daerahnya.
Dalam demonstrasi di DPRD Kota Tasikmalaya, semangat menyuarakan persoalan publik terlihat melalui kehadiran mahasiswa dari berbagai kampus. Namun, peristiwa gerbang jebol juga memperlihatkan bahwa penyampaian aspirasi dapat memasuki situasi yang tegang ketika komunikasi tidak menghasilkan titik temu.
Dua hal perlu mendapat perhatian secara bersamaan: hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan tanggung jawab semua pihak untuk menjaga keselamatan serta fasilitas publik.
Bagi pemerintah daerah dan DPRD, tantangannya adalah memastikan tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebagai catatan demonstrasi. Isu keamanan, jalan rusak, sampah, parkir, penataan Dadaha, dan dukungan bagi UMKM membutuhkan penjelasan mengenai kewenangan, prioritas, serta langkah penyelesaiannya.
Pada akhirnya, gerbang yang jebol menjadi gambaran paling mencolok dari aksi Hari Sumpah Pemuda di Kota Tasikmalaya. Namun, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya kemampuan menjaga gedung tetap aman, melainkan juga kesanggupan mendengar aspirasi, memberikan jawaban terbuka, dan menindaklanjuti persoalan yang memang menjadi tanggung jawabnya. (Red)
1 Komentar