lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT. – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memilih mengoptimalkan anggaran Provinsi Jabar yang tersedia ketimbang melanjutkan rencana pinjaman Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Keputusan ini membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memastikan pembangunan tetap berjalan sekaligus menuntaskan kewajiban pembayaran pekerjaan yang sudah dilaksanakan.
Dedi menyatakan program pembangunan 2026 tetap berjalan sesuai skala prioritas. Meski mengakui adanya kekurangan fiskal, ia optimistis anggaran Provinsi Jabar yang tersedia masih dapat dikelola untuk mengejar target pembangunan hingga akhir tahun.
Namun, pilihan tidak mengambil pinjaman bukan berarti persoalan pembiayaan otomatis selesai. Skema pembayaran kegiatan yang kemungkinan bergeser ke tahun berikutnya menjadi salah satu persoalan yang perlu diperjelas.
Pinjaman Rp3,4 Triliun Tak Mendapat Rekomendasi
Rencana pinjaman Pemprov Jabar kepada PT SMI tidak mendapat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam evaluasi Perubahan APBD 2026. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menjelaskan, salah satu persoalannya adalah pinjaman tersebut tidak tercantum dalam APBD murni 2026.
Menurut Ono, APBD murni Jabar 2026 tercatat sekitar Rp30,496 triliun. Sementara itu, nilai anggaran dalam usulan perubahan dan hasil evaluasi pemerintah pusat mengalami penyesuaian, sehingga muncul kebutuhan pembiayaan yang sebelumnya direncanakan ditutup melalui pinjaman.
Kondisi tersebut membuat Pemprov Jabar harus menata ulang struktur anggaran dan menentukan kegiatan yang tetap dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pekerjaan Berjalan Menjadi Perhatian
Persoalan paling mendesak dalam anggaran Provinsi Jabar adalah pembayaran proyek yang telah berjalan. Dalam pemberitaan mengenai rencana pinjaman tersebut, Ono menyebut sekitar Rp2,56 triliun dari total kebutuhan Rp3,4 triliun berkaitan dengan pekerjaan infrastruktur yang sudah berjalan dan menunggu pembayaran.
Sementara itu, sekitar Rp835 miliar dialokasikan untuk pekerjaan yang belum berkontrak, termasuk sejumlah kegiatan pada perangkat daerah.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian anggaran tidak hanya berkaitan dengan rencana proyek baru. Pemerintah juga perlu memastikan bagaimana kewajiban atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat diselesaikan tanpa mengganggu program lain.
Wakil Ketua DPRD Jabar itu mengingatkan agar program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti dukungan ekonomi rakyat, bantuan untuk petani dan peternak, serta pembangunan jalan desa, tidak ikut dikorbankan dalam proses penyesuaian anggaran.
Opsi Tunda Bayar Perlu Kejelasan
Dedi menyebut kemungkinan penerapan mekanisme tunda bayar, yaitu kegiatan yang dilaksanakan pada 2026 dibayarkan pada 2027. Menurutnya, cara tersebut memungkinkan pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban bunga pinjaman.
Akan tetapi, pembayaran yang bergeser ke tahun berikutnya tetap menjadi kewajiban pemerintah. Artinya, APBD 2027 perlu memperhitungkan beban pembayaran pekerjaan tahun sebelumnya sekaligus kebutuhan pembangunan baru.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar, Daddy Rohanady, mengingatkan bahwa tunda bayar dapat menekan ruang fiskal tahun berikutnya jika tidak dihitung secara cermat. Ia juga menyebut perlunya kejelasan mengenai mekanisme yang dapat ditempuh setelah rencana pinjaman tidak mendapat rekomendasi.
Pembahasan lanjutan antara Badan Anggaran DPRD Jabar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan pada Rabu, 21 Oktober 2026, untuk membicarakan penyesuaian anggaran dan penyelesaian kewajiban pembayaran.
Ujian bagi Pengelolaan APBD Jabar
Keputusan tidak mengambil pinjaman membuat Pemprov Jabar harus membuktikan bahwa pembangunan tetap dapat berjalan dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut menjaga agar penyesuaian anggaran tidak mengorbankan program yang dibutuhkan masyarakat.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa banyak proyek yang terus dikerjakan hingga akhir tahun, tetapi juga kepastian pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dan kemampuan APBD tahun berikutnya menanggung kewajiban tersebut.
Karena itu, langkah Dedi Mulyadi mengoptimalkan anggaran 2026 akan diuji melalui hasil penataan ulang APBD, kejelasan pembayaran proyek, serta perlindungan terhadap program prioritas masyarakat Jawa Barat. (Red)
