lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memetakan kebutuhan penanganan darurat untuk mengantisipasi potensi gempa akibat aktivitas Sesar Lembang. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta perangkat daerah menyiapkan jalur evakuasi, kendaraan operasional, logistik, hingga alternatif pusat pemerintahan jika Bandung tidak dapat berfungsi akibat bencana.
Salah satu skenario yang dibahas adalah menyiapkan Cirebon sebagai lokasi alternatif untuk mendukung operasional pemerintahan dan penanganan darurat. Rencana tersebut masih berupa skenario mitigasi yang membutuhkan perhitungan kesiapan infrastruktur, komunikasi, personel, dan fasilitas pendukung.
Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menyampaikan arahan tersebut setelah membahas kesiapsiagaan gempa bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Pemerintah daerah diminta memastikan kebutuhan teknis telah dihitung sebelum bencana terjadi.
“Jadi, dari sekarang skenarionya sudah kita hitung. Kalau terjadi Sesar Lembang, mobilisasi ke mana, jalurnya lewat mana, berapa truk yang dibutuhkan, logistiknya apa, dan teknologi informasi apa yang disiapkan,” ujar KDM, Senin, 12 Oktober 2026.
Jalur Evakuasi dan Logistik Harus Disiapkan
KDM meminta perangkat daerah memetakan jalur evakuasi serta akses penghubung Bandung dengan wilayah lain. Pemetaan itu diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerusakan jalan yang dapat menghambat pergerakan petugas dan distribusi bantuan.
Pemerintah juga diminta menghitung kebutuhan kendaraan, termasuk truk untuk mobilisasi personel dan pengangkutan logistik. Ketersediaan bahan pangan, air bersih, serta lokasi penyimpanan bantuan menjadi bagian dari perencanaan tersebut.
Mobil tangki air juga perlu diperhitungkan untuk mengantisipasi gangguan pasokan apabila jaringan distribusi air bersih terdampak gempa.
Menurut KDM, mitigasi tidak cukup berhenti pada koordinasi antarlembaga. Setiap kebutuhan harus diterjemahkan menjadi rencana operasional yang jelas, termasuk jumlah kendaraan, jenis peralatan, lokasi penyimpanan logistik, serta jalur distribusi yang dapat digunakan dalam keadaan darurat.
Pemetaan akses menuju Cirebon juga menjadi perhatian. Pemerintah perlu mengidentifikasi jalur alternatif jika sejumlah ruas jalan di Bandung dan sekitarnya tidak dapat dilalui.
Cirebon Masuk Skenario Operasional Darurat
Salah satu poin yang dibahas adalah kemungkinan memindahkan sebagian operasional pemerintahan ke Cirebon apabila pusat pemerintahan di Bandung tidak dapat berfungsi akibat gempa.
Dalam skenario tersebut, Cirebon dipertimbangkan sebagai lokasi alternatif untuk menjaga keberlangsungan layanan pemerintahan dan mendukung koordinasi penanganan bencana.
Namun, opsi tersebut tidak serta-merta berarti pemindahan pusat pemerintahan telah diputuskan atau akan dilakukan. Pelaksanaannya membutuhkan kajian lebih lanjut mengenai lokasi, kesiapan fasilitas, sistem komunikasi, ketersediaan personel, dan mekanisme pengambilan keputusan dalam kondisi darurat.
Kesiapan jalur transportasi juga menjadi faktor penting. Jika akses menuju lokasi alternatif ikut terganggu, perpindahan personel maupun distribusi bantuan dapat menghadapi kendala.
Karena itu, KDM meminta perangkat daerah terkait memasukkan kebutuhan mitigasi ke dalam perencanaan infrastruktur dan memastikan skenario yang disusun dapat diterapkan ketika diperlukan.
Enam Sensor Gempa Jadi Perhatian
Selain kesiapan operasional, penguatan sistem pemantauan aktivitas kegempaan turut menjadi perhatian. Terdapat enam sensor khusus yang ditempatkan di sisi utara dan selatan Sesar Lembang.
KDM meminta kebutuhan perangkat mitigasi dihitung secara terperinci, mulai dari jumlah alat yang diperlukan, lokasi pemasangan, hingga anggaran pengadaannya.
Pemantauan aktivitas gempa penting untuk mendukung penyediaan informasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Meski demikian, sistem pemantauan tidak dapat digunakan untuk memastikan tanggal dan waktu terjadinya gempa secara akurat.
Karena itu, penguatan sensor perlu berjalan bersama sistem penyebaran informasi, edukasi kebencanaan, jalur evakuasi, dan kesiapan petugas di lapangan.
Potensi Gempa Jadi Dasar Penataan Ruang
Sesar Lembang merupakan sesar aktif sepanjang sekitar 29 kilometer yang membentang di utara Bandung dan terbagi menjadi enam segmen. Kawasan di sekitarnya memiliki permukiman, infrastruktur, serta aktivitas ekonomi yang berpotensi terdampak jika terjadi gempa signifikan.
Badan Geologi pada Februari 2026 mendorong penerapan peta kawasan rawan gempa untuk wilayah Sesar Lembang dan Bandung Raya sebagai dasar mitigasi jangka panjang.
Dalam skenario deterministik yang mengasumsikan seluruh segmen Sesar Lembang bergerak bersamaan, potensi gempa diperkirakan dapat mencapai magnitudo 6,8–7. Angka tersebut merupakan skenario untuk perencanaan risiko, bukan kepastian bahwa seluruh segmen akan bergerak bersamaan atau bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat.
Badan Geologi juga menekankan pentingnya penggunaan peta rawan gempa dalam penyusunan tata ruang, perencanaan infrastruktur, dan kebijakan pembangunan. Kajian tersebut perlu diterapkan secara konsisten agar informasi risiko tidak berhenti sebagai dokumen teknis.
Bangunan Tahan Gempa dan Mikrozonasi
Mitigasi juga mencakup pemetaan mikrozonasi, yakni kajian untuk mengidentifikasi perbedaan tingkat kerawanan guncangan di suatu wilayah. Hasilnya dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan standar pembangunan dan penataan kawasan.
Penerapan teknologi bangunan tahan gempa turut dibahas dalam perencanaan mitigasi. Pendekatan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi tanah, karakteristik bangunan, serta standar teknis yang berlaku.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan hanya menyiapkan rencana ketika bencana terjadi, tetapi memastikan pembangunan baru memperhitungkan risiko sejak awal.
Kesiapsiagaan masyarakat juga tidak kalah penting. Pemahaman mengenai langkah penyelamatan, lokasi evakuasi, dan informasi resmi kebencanaan perlu diperkuat agar warga tidak bergantung sepenuhnya pada respons pemerintah setelah gempa terjadi.
Dengan pemetaan kebutuhan logistik, penguatan pemantauan gempa, penataan ruang, dan skenario keberlangsungan pemerintahan, Pemprov Jawa Barat berupaya menyiapkan langkah antisipasi sejak dini. Tahap berikutnya adalah memastikan setiap rencana memiliki pembagian tanggung jawab, dukungan anggaran, dan mekanisme pelaksanaan yang jelas. (Red)
