lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT. – Persoalan pendidikan di Jawa Barat belum selesai hanya dengan memastikan anak masuk sekolah. Tantangan yang jauh lebih besar adalah memastikan mereka tidak berhenti di tengah jalan.
Data yang dihimpun pemerintah menunjukkan persoalan anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat masih sangat besar. Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan meluncurkan Program Jabar Sakola sebagai salah satu instrumen untuk mencegah anak keluar dari pendidikan akibat persoalan ekonomi.
Program Jabar Sakola disosialisasikan Dinas Pendidikan Jawa Barat pada Kamis, 1 Oktober 2026. Program tersebut dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus menekan risiko putus sekolah pada jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Namun, program ini menghadapi pekerjaan yang tidak ringan. Sebab, persoalan anak tidak sekolah di Jawa Barat bukan hanya soal biaya pendidikan.
Di sejumlah daerah, termasuk Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Cirebon dan Indramayu, data ATS masih menunjukkan angka yang cukup tinggi.
Jabar Sakola dan persoalan anak tidak sekolah
Program Jabar Sakola disiapkan melalui empat skema bantuan.
Pertama, PJS Personal. Bantuan ini ditujukan kepada siswa dari keluarga rentan yang tidak menerima bantuan pendidikan seperti PKH atau PIP. Bantuan dapat digunakan untuk kebutuhan personal pendidikan, seperti seragam, buku dan ongkos transportasi.
Kedua, PJS Operasional. Skema ini memberikan keringanan pembayaran SPP bagi siswa kelas 11 dan 12 di sekolah swasta yang masuk kategori keluarga rentan. Khusus SLB swasta, seluruh siswa dapat memperoleh fasilitas bantuan tersebut tanpa melihat kategori ekonomi.
Ketiga, PJS Sekolah Swasta Kerja Sama atau SSK. Bantuan mencakup pembiayaan Dana Sumbangan Pendidikan serta subsidi SPP bulanan bagi siswa SMA dan SMK swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat.
Keempat, PJS Mitra Industri. Skema ini memberikan beasiswa pendidikan penuh bagi siswa terpilih untuk menempuh pendidikan selama tiga tahun di kawasan SMK Mitra Industri di Bekasi sekaligus dipersiapkan memasuki dunia kerja.
Disdik Jabar juga menekankan pentingnya verifikasi data. Data calon penerima bantuan dipadankan dengan basis data sosial pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan seperti PIP maupun PKH.
Verifikasi faktual juga dilakukan melalui 13 Kantor Cabang Dinas Pendidikan.
Langkah tersebut menjadi penting karena persoalan ATS di Jawa Barat tidak cukup diselesaikan dengan mengandalkan satu angka statistik.
Tasikmalaya masih menghadapi ribuan anak putus sekolah
Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang menunjukkan rumitnya persoalan tersebut.
Data pada 2026 menunjukkan jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Tasikmalaya masih berada di kisaran 28 ribu orang.
Tetapi angka tersebut tidak seluruhnya merupakan anak usia sekolah yang putus sekolah.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya menjelaskan, ATS terdiri atas beberapa kategori. Di dalamnya terdapat anak yang pernah bersekolah kemudian berhenti, tetapi juga terdapat warga yang belum pernah mengenyam pendidikan.
Untuk kelompok usia sekolah 7 hingga 19 tahun, terdapat sekitar 4.400 anak yang tercatat putus sekolah.
Sementara sebagian besar ATS lainnya berada pada kelompok usia dewasa yang belum pernah mendapatkan pendidikan formal.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak bisa menggunakan satu pola intervensi untuk seluruh ATS.
Anak usia sekolah yang berhenti karena persoalan biaya membutuhkan penanganan berbeda dengan orang dewasa yang tidak pernah masuk sistem pendidikan.
Ciamis juga menghadapi persoalan data ATS
Persoalan serupa muncul di Kabupaten Ciamis.
Data awal yang pernah dihimpun pemerintah daerah menunjukkan terdapat sekitar 13.400 anak tidak sekolah.
Namun, angka tersebut masih harus diverifikasi karena data ATS sangat dinamis.
Sebagian data dapat berubah akibat perpindahan domisili, perubahan status pendidikan maupun kondisi lain di lapangan.
Artinya, persoalan pertama yang harus diselesaikan pemerintah bukan hanya bagaimana memberikan bantuan, tetapi juga memastikan siapa sebenarnya yang harus dibantu.
Salah sasaran bantuan justru dapat membuat program besar kehilangan efektivitas.
Garut memilih pendekatan deteksi dini
Kabupaten Garut mengambil pendekatan lain dalam menghadapi persoalan anak tidak sekolah.
Pemkab Garut menyiapkan sistem notifikasi digital untuk memantau kehadiran siswa. Sistem tersebut diarahkan untuk mendeteksi sejak awal ketika seorang anak mulai tidak aktif mengikuti pembelajaran.
Pendekatan ini penting karena anak yang sudah resmi dinyatakan putus sekolah sebenarnya merupakan tahap akhir dari persoalan yang lebih panjang.
Sebelumnya bisa saja terjadi absensi berulang, prestasi menurun, persoalan keluarga, tekanan ekonomi atau anak mulai bekerja.
Jika tanda-tanda tersebut bisa diketahui lebih awal, sekolah dan pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk melakukan intervensi sebelum anak benar-benar keluar dari pendidikan.
Cirebon dan Indramayu menunjukkan masalah yang sama
Kota Cirebon juga masih melakukan pemutakhiran data anak tidak sekolah.
Data Dapodik per akhir 2025 mencatat ribuan ATS dengan kategori yang berbeda, mulai dari anak yang belum pernah bersekolah, anak yang putus sekolah hingga mereka yang telah lulus tetapi tidak melanjutkan pendidikan.
Sementara di Kabupaten Indramayu, jumlah ATS juga masih mencapai puluhan ribu.
Faktor ekonomi disebut menjadi salah satu penyebab utama. Namun, persoalan ekonomi bukan satu-satunya faktor.
Akses sekolah, kondisi keluarga, lingkungan sosial, kebutuhan bekerja hingga rendahnya motivasi melanjutkan pendidikan dapat menjadi bagian dari rantai penyebab anak meninggalkan sekolah.
Karena itu, menyelesaikan persoalan ATS membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar membayar biaya sekolah.
Jabar menargetkan nol anak tidak sekolah pada 2029
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memasang target ambisius: menjadi provinsi pertama yang bebas dari anak tidak sekolah pada 2029.
Target tersebut membuat Program Jabar Sakola tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan.
Program harus mampu menjawab dua persoalan sekaligus.
Pertama, mencegah anak yang masih bersekolah agar tidak keluar karena persoalan ekonomi.
Kedua, mencari dan mengembalikan anak yang sudah terlanjur keluar dari sistem pendidikan.
Di sinilah persoalan terbesar Jabar Sakola berada.
Bantuan pendidikan dapat mengurangi beban keluarga, tetapi tidak otomatis menyelesaikan persoalan anak yang sudah meninggalkan sekolah.
Untuk kelompok tersebut, pemerintah membutuhkan jalur pendidikan kesetaraan, PKBM, pendampingan keluarga, intervensi sosial dan koordinasi sampai tingkat desa.
Data juga harus terus diperbarui. Sebab, anak yang hari ini tercatat sebagai ATS bisa saja besok sudah kembali bersekolah. Sebaliknya, anak yang hari ini masih tercatat sebagai siswa aktif dapat menjadi ATS jika mulai berhenti mengikuti pembelajaran.
Karena itu, keberhasilan Jabar Sakola seharusnya tidak diukur dari berapa banyak bantuan yang tersalurkan.
Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak anak yang berhasil bertahan di sekolah, berapa yang kembali bersekolah, dan berapa yang akhirnya menyelesaikan pendidikan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki target nol anak tidak sekolah pada 2029. Jabar Sakola menjadi salah satu instrumen untuk mengejar target tersebut. Namun, tantangan sebenarnya bukan sekadar menyediakan uang untuk sekolah. Tantangannya adalah memastikan tidak ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena tidak terdeteksi, tidak terdata, atau tidak mampu membayar biaya pendidikan. (red)
