lintasjabar.id, BERITA TASIKMALAYA – Program Sekolah Rakyat yang diharapkan menjadi salah satu solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kota Tasikmalaya ternyata masih memiliki keterbatasan daya tampung. Dari sekitar 7.000 anak yang tercatat putus sekolah, program tersebut baru mampu menampung 25 anak.
Data tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, H. Rojab Riswan Taufik, saat memberikan keterangan terkait kondisi pendidikan di Kota Tasikmalaya, Rabu (15/7/2026).
Kondisi tersebut menunjukkan masih panjangnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Kota Tasikmalaya.
Sekolah Rakyat Tasikmalaya Belum Menjangkau Semua Anak
Menurut Rojab, sebagian besar anak yang putus sekolah berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Dari total sekitar 7.000 anak, sebanyak 3.500 anak telah berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan melalui berbagai upaya yang dilakukan pemerintah.
Namun, masih terdapat sekitar 3.500 anak lainnya yang belum tertangani dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, keberadaan Sekolah Rakyat yang digadang-gadang menjadi salah satu solusi belum mampu menjangkau seluruh anak yang membutuhkan akses pendidikan.
Baru Menjangkau 0,3 Persen Anak Putus Sekolah
Jika dibandingkan dengan jumlah anak putus sekolah di Kota Tasikmalaya, daya tampung Sekolah Rakyat masih sangat kecil. Program tersebut baru mampu menerima 25 anak atau sekitar 0,3 persen dari total anak yang membutuhkan.
“Artinya dari 25 dari 7.000. Itu hanya sekitar 0,3 persen,” ungkap Rojab.
Ia menambahkan, data anak putus sekolah di Kota Tasikmalaya bersifat dinamis dan dapat terus berubah setiap tahunnya. Bahkan, bukan tidak mungkin jumlahnya akan terus bertambah apabila tidak diikuti langkah-langkah penanganan yang lebih masif.
Pendidikan Bukan Hanya Tanggung Jawab Pemerintah
Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya menegaskan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan gerakan bersama dalam menyelamatkan masa depan anak-anak di Kota Tasikmalaya.
Mulai dari pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, RT dan RW, organisasi masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat luas diharapkan dapat turut berpartisipasi dalam upaya mengembalikan anak-anak ke bangku pendidikan.
Menurutnya, pendidikan bukan sekadar urusan sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan daerah.
Apabila tidak segera ditangani secara serius, ribuan anak yang kehilangan akses pendidikan hari ini dapat menjadi persoalan sosial yang lebih besar di masa yang akan datang.(doel)
