lintasjabar.id, BERITA JAWA BARAT – Dialog antara Direktur DEEP Indonesia, Neni Nurhayati, dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengangkat satu isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan: bagaimana pemerintah merespons kritik dan memastikan suara masyarakat tidak berhenti sebatas didengar.
Dalam dialog tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa dirinya tidak antikritik. Ia menyatakan terbuka terhadap saran, masukan, maupun data yang disampaikan masyarakat sebagai bahan untuk melihat berbagai persoalan di Jawa Barat.
Pernyataan itu menjadi penting di tengah besarnya perhatian publik terhadap kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, keterbukaan pemerintah sesungguhnya tidak cukup diukur dari kesediaan seorang kepala daerah menerima kritik.
Ada ukuran lain yang jauh lebih substantif, yakni sejauh mana kritik tersebut ditindaklanjuti menjadi evaluasi dan perbaikan kebijakan.
Kritik Bukan Sekadar untuk Didengar
Dalam dialog tersebut, Dedi menyampaikan bahwa pemerintah menerima berbagai masukan, termasuk informasi dan data yang dihimpun melalui tim riset maupun pemantauan.
Ia juga menyinggung pentingnya mendengar gagasan anak muda, terutama dalam momentum Hari Sumpah Pemuda. Menurutnya, ide dan aspirasi generasi muda perlu mendapat ruang agar dapat berkontribusi terhadap arah pembangunan di Jawa Barat.
Pemerintah, sebagaimana disampaikan Dedi, tengah mendorong sejumlah program yang berkaitan dengan pendidikan, kesempatan kerja, dan ruang ekspresi bagi anak muda.
Di antaranya pengembangan sekolah gratis, rencana perluasan akses pendidikan tinggi, serta pendidikan vokasi yang diharapkan lebih terhubung dengan kebutuhan dunia kerja.
Gagasan tersebut menunjukkan bahwa isu anak muda tidak hanya berkaitan dengan pendidikan formal, tetapi juga menyangkut kesempatan untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.
Meski demikian, publik tentu membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan dan rencana. Program-program tersebut perlu memiliki ukuran keberhasilan, pelaksanaan yang jelas, serta ruang evaluasi yang terbuka.
Ukuran Keterbukaan Ada pada Tindak Lanjut
Pernyataan bahwa pemerintah tidak antikritik merupakan sikap yang penting dalam demokrasi. Namun, keterbukaan tidak berhenti pada kesediaan pejabat mendengarkan pendapat yang berbeda.
Kritik masyarakat semestinya menjadi salah satu bahan untuk menguji apakah kebijakan yang berjalan sudah tepat sasaran, apakah pelaksanaannya sesuai kebutuhan, dan apakah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Jika kritik hanya diterima sebagai percakapan, tanpa kejelasan tindak lanjut, maka ruang dialog berisiko kehilangan makna substantifnya.
Sebaliknya, pemerintah dapat menunjukkan keterbukaan melalui langkah yang terukur: menjelaskan kritik yang diterima, melakukan verifikasi, menyampaikan hasil evaluasi, serta memperbaiki program apabila ditemukan kekurangan.
Dalam konteks ini, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana masukan mereka diproses. Kritik mana yang ditindaklanjuti, kebijakan apa yang diperbaiki, dan apa alasan pemerintah ketika sebuah usulan belum dapat diakomodasi.
Transparansi semacam itu penting agar hubungan pemerintah dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui komunikasi satu arah, tetapi melalui proses pertanggungjawaban yang dapat diuji bersama.
Pendidikan dan Persoalan Anak Muda Perlu Dievaluasi Terbuka
Isu anak muda yang dibicarakan Dedi dan Neni juga memperlihatkan luasnya persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Selain pendidikan dan lapangan kerja, dialog tersebut menyinggung upaya mencegah tawuran, penyalahgunaan narkoba, konsumsi minuman keras, serta berbagai bentuk kenakalan remaja.
Dedi memandang upaya penertiban sebagai bagian dari kepedulian dan perlindungan terhadap generasi muda. Ia juga menekankan pentingnya anak muda memiliki bekal pengetahuan, wawasan filosofis, ideologi, dan kemampuan teknokratis.
Namun, penanganan persoalan anak muda tidak cukup hanya melalui pendekatan penertiban. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya akses pendidikan, ruang kegiatan yang produktif, kesempatan kerja, serta lingkungan sosial yang mendukung perkembangan generasi muda.
Di sinilah kritik dan masukan masyarakat sipil menjadi relevan. Organisasi masyarakat, akademisi, komunitas, dan kelompok anak muda dapat memberikan perspektif yang mungkin tidak seluruhnya tertangkap melalui mekanisme birokrasi.
Masukan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam merancang maupun memperbaiki program pemerintah.
Dialog dengan Masyarakat Sipil Jangan Berhenti sebagai Simbol
Kehadiran Neni Nurhayati dalam dialog tersebut juga membawa perspektif masyarakat sipil. Sebagai Direktur DEEP Indonesia, Neni memiliki perhatian pada pendidikan pemilih, pengawasan demokrasi, penelitian, dan advokasi.
Ruang dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pemerintah membutuhkan masukan dari luar birokrasi, sementara masyarakat membutuhkan saluran agar kritik dan gagasannya dapat masuk ke proses pengambilan keputusan.
Namun, keberhasilan dialog tidak semestinya hanya diukur dari berlangsungnya pertemuan atau pernyataan bahwa pemerintah bersedia mendengar.
Hal yang lebih penting adalah apakah komunikasi tersebut menghasilkan tindak lanjut yang dapat dilihat dan dievaluasi.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tantangannya bukan semata menunjukkan bahwa Gubernur Dedi Mulyadi terbuka terhadap kritik. Tantangan berikutnya adalah membangun mekanisme agar kritik publik dapat diproses secara transparan dan berujung pada perbaikan kebijakan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar. Masyarakat juga berhak mengetahui apa yang dilakukan pemerintah setelah mendengar kritik tersebut.
Sebab, ukuran keterbukaan bukan hanya terletak pada seberapa lapang pemerintah menerima perbedaan pendapat, melainkan pada seberapa jauh masukan itu mampu mendorong perubahan yang nyata.
Dialog bisa menjadi awal. Namun, tindak lanjut dan perbaikan kebijakanlah yang akan menunjukkan sejauh mana keterbukaan pemerintah benar-benar bekerja. (Red)
