lintasjabar.id, BERITA CIANJUR – Video ruang belajar SMP di Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, yang masih beralaskan tanah viral di media sosial. Kondisi tersebut bukan hanya memantik keprihatinan, tetapi juga membuka kembali pertanyaan besar tentang pemerataan pendidikan di Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut menyoroti kondisi tersebut. Dari persoalan satu ruang kelas, perhatian kemudian diarahkan pada gagasan yang lebih besar: bagaimana anak-anak di wilayah yang akses pendidikannya terbatas tetap mendapatkan sekolah dengan fasilitas layak.
KDM mengusulkan konsep sekolah terpadu sebagai salah satu jalan keluar.
Gagasan tersebut menjadi menarik karena persoalan di Naringgul bukan sekadar soal lantai kelas yang belum disemen. Di balik video yang viral itu terdapat persoalan akses sekolah menengah pertama di wilayah yang secara geografis tidak mudah dijangkau.
KDM dan persoalan sekolah di pelosok Cianjur
Ruang belajar yang menjadi sorotan berada di SMP Swasta SCBP kelas jauh di Desa Malati, Kecamatan Naringgul.
Dalam video yang beredar, para siswa terlihat mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang dengan kondisi yang jauh dari standar fasilitas sekolah pada umumnya. Salah satu bagian yang paling menyita perhatian adalah lantai ruangan yang masih berupa tanah.
Namun kondisi tersebut kini sudah berubah.
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memindahkan 14 siswa yang belajar di lokasi tersebut ke fasilitas pemerintah terdekat yang dinilai lebih layak. Pemindahan dilakukan agar proses belajar tetap berjalan di tempat yang lebih aman dan nyaman.
Persoalannya, pemindahan tersebut baru menyelesaikan masalah jangka pendek.
Sebab di lokasi tersebut belum tersedia sekolah SMP yang memadai. Pemerintah daerah pun masih mengupayakan pembangunan ruang kelas baru melalui bantuan pemerintah pusat.
Di sinilah gagasan Dedi Mulyadi mengenai sekolah terpadu menjadi relevan.
Bukan cuma soal lantai tanah
Kalau persoalannya hanya lantai tanah, solusinya sebenarnya sederhana: bangun lantai.
Tetapi masalah pendidikan di wilayah pelosok tidak sesederhana itu.
Sekolah membutuhkan ruang kelas, guru, fasilitas pendukung, akses transportasi, hingga keberlanjutan jumlah siswa. Membangun satu ruang kelas di lokasi yang jauh dari pusat permukiman belum tentu menyelesaikan persoalan apabila jumlah siswa sedikit dan fasilitas lainnya tetap terbatas.
Data Disdikpora Cianjur memperlihatkan skala persoalan yang jauh lebih besar.
Kabupaten Cianjur masih kekurangan sekitar 282 ruang kelas SMP. Dari 3.534 ruang kelas SMP yang ada, sebanyak 289 ruang tercatat mengalami kerusakan berat dan 282 lainnya rusak sedang.
Dengan jumlah kebutuhan sebesar itu, persoalan sekolah berlantai tanah di Naringgul jelas tidak berdiri sendiri.
Ada masalah pemerataan sarana pendidikan yang harus dibereskan secara bertahap.
Cianjur sebenarnya sudah punya model sekolah terpadu
Yang menarik, konsep sekolah terpadu bukan sesuatu yang sama sekali baru bagi Cianjur.
Pada tahun ajaran 2026/2027, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu daerah yang menjalankan program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT.
Program tersebut menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Di Cianjur, kegiatan belajar SNT dipusatkan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian atau Balai Vedca di Kecamatan Karangtengah.
Untuk jenjang SMP tersedia dua rombongan belajar dengan total 40 siswa. Jenjang SMA juga memiliki dua rombongan belajar dengan kapasitas 40 siswa.
Fasilitasnya pun jauh berbeda dengan gambaran ruang belajar yang viral dari Naringgul.
Peserta didik SNT mendapatkan pendidikan gratis, seragam, laptop, layanan antar-jemput, serta fasilitas penunjang pendidikan lainnya.
Dengan kata lain, Cianjur sudah memiliki contoh bagaimana konsep pendidikan terpadu dijalankan.
Tantangannya sekarang adalah bagaimana model semacam itu bisa menjawab persoalan anak-anak di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Jangan sampai sekolah bagus hanya ada di tempat yang mudah dijangkau
Di sinilah gagasan Dedi Mulyadi layak diuji secara serius.
Pendidikan berkualitas tidak boleh berhenti di sekolah yang berada di pusat kota atau wilayah yang akses jalannya relatif mudah.
Sebab anak-anak di daerah terpencil tidak pernah memilih lahir di wilayah dengan fasilitas pendidikan terbatas.
Mereka hanya kebetulan tinggal di sana.
Dedi Mulyadi sendiri sebelumnya menegaskan bahwa tugas utama pemerintah daerah adalah memastikan seluruh anak dapat mengakses pendidikan. Ia juga menaruh perhatian pada kelompok anak dari keluarga ekonomi menengah ke bawah yang memiliki pilihan sekolah lebih terbatas.
Karena itu, persoalan SMP berlantai tanah di Naringgul seharusnya tidak berhenti sebagai konten viral.
Video tersebut justru bisa menjadi alarm bahwa masih ada titik-titik di Jawa Barat yang membutuhkan intervensi pendidikan secara lebih serius.
Sebab kalau pemerintah hanya bergerak setiap kali video sekolah rusak viral, maka nasib sekolah akan sangat bergantung pada seberapa ramai videonya ditonton.
Dan itu tentu bukan sistem pendidikan yang ideal.
Tantangan KDM: membuktikan sekolah terpadu bukan sekadar konsep
Usulan sekolah terpadu KDM akhirnya menghadapi pekerjaan rumah yang tidak kecil.
Model tersebut harus mampu menjawab persoalan geografis, jumlah siswa, transportasi, ketersediaan guru, pembiayaan, hingga keberlanjutan sekolah.
Apalagi Cianjur masih memiliki ratusan ruang kelas yang membutuhkan penanganan.
Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini mencatat program revitalisasi SMP masih berjalan. Sekitar 33 SMP sedang mengikuti proses revitalisasi, dengan sebagian sudah masuk tahap pembangunan dan sebagian lainnya masih menunggu proses pencairan dari pemerintah pusat.
Artinya, kebutuhan pendidikan Cianjur bukan hanya membangun sekolah baru.
Sekolah yang sudah ada pun masih membutuhkan perhatian.
Pada akhirnya, viralnya SMP berlantai tanah di Naringgul mungkin hanya berlangsung beberapa hari di media sosial.
Tetapi persoalan yang diungkapnya jauh lebih panjang.
Dedi Mulyadi kini punya kesempatan untuk membuktikan bahwa gagasan sekolah terpadu bukan sekadar respons terhadap video viral, melainkan bagian dari strategi pemerataan pendidikan Jawa Barat.
Sebab ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya seberapa megah sekolah yang dibangun.
Ukuran sebenarnya adalah apakah anak yang tinggal jauh dari pusat kota tetap punya kesempatan belajar di tempat yang layak.
Termasuk 14 anak di Naringgul yang sempat membuat publik bertanya: di zaman sekarang, masihkah ada anak sekolah yang harus belajar beralaskan tanah? (red)
