lintasjabar.id, BERITA NASIONAL .-Pemerintah Provinsi Jawa Barat memasuki fase penting dalam menghadapi musim kemarau 2026. Kekeringan mulai tercatat di tujuh daerah, sementara status siaga darurat sudah berlaku untuk seluruh 27 kabupaten dan kota.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat, kekeringan telah berdampak pada Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kota Sukabumi, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Tasikmalaya.
Data tersebut menguatkan bahwa status siaga darurat kekeringan bukan lagi sebatas antisipasi di atas kertas. Sejumlah warga sudah mengalami kesulitan air bersih, sementara pemerintah daerah mulai mengirim bantuan melalui armada tangki.
Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan di Jawa Barat berlaku mulai 1 Juli sampai 30 September 2026. Kebijakan ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPBD tertanggal 12 Juni 2026.
Melalui surat edaran itu, Dinas Sumber Daya Air diminta memantau debit waduk, bendungan, embung, dan sumber air lain. Pemerintah juga diminta menyiapkan sumber air alternatif untuk menghadapi potensi krisis selama kemarau.
Langkah ini penting karena kekeringan di Jawa Barat tidak datang seragam. Ada daerah yang lebih dulu mengalami penurunan sumber air, ada pula yang masih berada pada tahap rawan dan membutuhkan pemantauan lebih ketat.
Di Kabupaten Bogor, misalnya, kekeringan dilaporkan terjadi di sejumlah desa. BPBD Jabar mencatat 3.092 jiwa terdampak di beberapa titik, seperti Gunungsari, Parakanmuncang, Kalongliud, Karangtengah, Sukajaya, dan Harkatjaya.
Di Sukaraja, Kabupaten Bogor, dampaknya juga mulai terasa berat. Sebanyak 2.189 orang di dua kampung terdampak kekeringan. Warga disebut harus mencari air ke Sungai Cikeas karena sumur-sumur warga mengering. BPBD kemudian menyalurkan 15.000 liter air bersih.
Kabupaten Bekasi juga menjadi perhatian. Kekeringan terjadi di Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, serta Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah. BPBD Jabar mencatat 2.834 jiwa terdampak di wilayah tersebut.
Pemkab Bekasi sebelumnya menyalurkan 245.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Distribusi itu dilakukan melalui koordinasi BPBD, PMI, pemerintah desa, kecamatan, dan Perumda Tirta Bhagasasi.
Dari sisi mitigasi, pola seperti ini menunjukkan bahwa penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi. BPBD bergerak dengan armada dan asesmen, pemerintah desa menjadi jalur laporan warga, sementara penyedia air daerah ikut menjaga pasokan.
Kabupaten Karawang juga masuk daftar terdampak, dengan kekeringan di Desa Kutalanggeng, Mulyasejati, dan Kutanegara. BPBD Jabar mencatat 1.973 jiwa terdampak akibat menurunnya intensitas hujan.
Sementara itu, Kabupaten Garut mencatat 350 kepala keluarga terdampak di Desa Linggamukti, Kecamatan Sucinaraja. Kota Sukabumi mencatat 150 kepala keluarga terdampak di Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu.
Kabupaten Pangandaran mencatat 577 jiwa terdampak di Parakanmanggu dan Mangunjaya. Kabupaten Tasikmalaya mencatat 450 kepala keluarga atau 1.200 jiwa terdampak di Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir.
Data BARATA BPBD Jawa Barat per Rabu, 8 Juli 2026, juga menunjukkan kekeringan sudah masuk dalam rekap kejadian bencana tahun berjalan. Distribusi air bersih tercatat mencapai ratusan ribu liter.
Kini, pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah bukan hanya mengirim air ketika warga sudah berteriak. Yang lebih penting adalah memastikan daerah rawan dipetakan lebih awal, sumber air alternatif disiapkan, dan laporan warga ditangani cepat.
Sebab musim kemarau masih panjang. Jika puncak kekeringan belum benar-benar tiba, maka tujuh daerah terdampak hari ini bisa menjadi peringatan dini bagi seluruh Jawa Barat.
Kekeringan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang diam-diam, dimulai dari sumur yang surut, ember yang kosong, lalu antrean warga menunggu mobil tangki. (AA)
