80 Tahun Menunggu Jalan Mulus, Kondisi Jalan Cireundeu Belum Tersentuh Aspal

LintasJabar.Id, BERITA TASIKMALAYA — Penantian panjang warga di Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, terhadap infrastruktur jalan yang layak tampaknya segera memasuki babak baru. Namun, fakta di lapangan masih menyisakan ironi: selama lebih dari delapan dekade, Kondisi Jalan Cireundeu belum juga mengalami pengaspalan sejak masa Presiden Soekarno hingga kini memasuki era Presiden Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Luthfi Hizba Rusydia, pada Rabu (22/4/2026). Ia menyoroti kondisi jalan poros yang menghubungkan sejumlah desa strategis di wilayah selatan Tasikmalaya yang hingga kini masih jauh dari kata layak.

Jalan Poros Vital yang Terabaikan

Ruas jalan yang dimaksud menghubungkan Desa Bojongkapol, Cikangkung, Cireundeu, hingga Cihanura, dengan panjang mencapai sekitar 15 kilometer dan terhubung langsung ke Jalan Nasional Ciheras. Ironisnya, meski memiliki fungsi vital sebagai penghubung antarwilayah, Kondisi Jalan Cireundeu masih berupa jalan berbatu yang belum pernah tersentuh lapisan aspal.

Selama puluhan tahun, jalan tersebut menjadi saksi bisu pergantian delapan presiden dan berbagai kepemimpinan daerah. Namun, perubahan yang diharapkan warga tak kunjung datang. Saat musim kemarau, debu tebal menyelimuti jalan, sementara di musim hujan, akses berubah menjadi kubangan lumpur yang sulit dilalui kendaraan.

“Dari zaman Presiden Soekarno sampai sekarang, belum pernah diaspal. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Luthfi.

Dampak Nyata bagi Warga

Buruknya Kondisi Jalan Cireundeu bukan sekadar persoalan infrastruktur, melainkan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Aktivitas ekonomi warga menjadi terhambat karena distribusi hasil bumi tidak berjalan optimal.

Wilayah Bojonggambir dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, mulai dari sektor pertanian hingga perkebunan. Namun, potensi tersebut belum mampu mendongkrak kesejahteraan secara maksimal karena akses transportasi yang terbatas.

“Potensi alam di sana luar biasa, tetapi hasil bumi sulit keluar karena kondisi jalan yang rusak,” kata Luthfi.

Tak hanya sektor ekonomi, akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga terdampak. Kendaraan darurat seperti ambulans kerap kesulitan melintas. Anak-anak sekolah pun harus berjibaku dengan lumpur saat musim hujan, bahkan tidak jarang pulang dengan kondisi sepatu dan pakaian yang kotor.

Masuk RPJMD, Harapan Mulai Muncul

Di tengah kondisi yang memprihatinkan tersebut, secercah harapan mulai muncul. Jalan Bojongkapol–Cikangkung–Cireundeu–Cihanura kini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi Komisi III DPRD yang digelar pekan lalu. Dalam forum tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menyampaikan bahwa proyek pembangunan jalan tersebut berpeluang direalisasikan pada tahun ini.

“Alhamdulillah, kemungkinan besar tahun ini akan mulai dijalankan. Mudah-mudahan tidak ada hambatan,” ungkap Luthfi.

Masuknya proyek ini dalam perencanaan daerah sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian serius terhadap Kondisi Jalan Cireundeu yang selama ini terabaikan.

Prioritas Pembangunan dan Dukungan Pusat

Tak hanya di tingkat daerah, ruas jalan ini juga disebut telah masuk dalam perhatian perencanaan pembangunan nasional. Bahkan, menurut Luthfi, jalan tersebut menjadi salah satu prioritas yang tercatat dalam kajian perencanaan pembangunan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Hal ini semakin menguatkan urgensi pembangunan jalan tersebut, mengingat perannya sebagai jalur penghubung utama di wilayah selatan Tasikmalaya.

“Ini adalah poros setengah kabupaten. Kalau dibangun, dampaknya akan sangat besar,” tegasnya.

Potensi Meningkatkan Kesejahteraan

Perbaikan Kondisi Jalan Cireundeu diyakini akan membawa dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akses yang lebih baik akan membuka peluang peningkatan ekonomi, mempercepat distribusi barang, serta mempermudah mobilitas warga.

Selain itu, peningkatan infrastruktur juga berpotensi mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi akan menjadi lebih mudah dan merata.

“Jika jalan ini terkoneksi dengan baik, IPM bisa meningkat. Saat ini semua terhambat karena kondisi jalan,” kata Luthfi.

Perlu Pengawalan Bersama

Meski rencana pembangunan telah mulai terlihat, Luthfi mengingatkan bahwa realisasi proyek tetap memerlukan pengawalan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, partisipasi publik sangat penting agar proyek ini tidak kembali tertunda seperti sebelumnya. Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses vital bagi ribuan warga di wilayah tersebut.

“Ini harus dikawal bersama. Jalan ini adalah akses utama yang wajib dibangun,” ujarnya.

Menanti Janji yang Terwujud

Selama puluhan tahun, warga hanya bisa berharap dan menunggu. Kini, ketika rencana pembangunan mulai mengemuka, harapan itu kembali tumbuh. Namun, masyarakat tentu tidak ingin sekadar janji yang berulang tanpa realisasi.

Kondisi Jalan Cireundeu bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan cerminan dari pemerataan pembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Jika tahun ini benar-benar terealisasi, maka jalan tersebut tidak hanya menghubungkan desa, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Bojonggambir. (DH)