Isu Pungli Damkar Banjar Mencuat, Kalak BPBD Buka Suara

lintasjabar.id, BERITA BANJAR – Polemik terkait Isu Pungli Damkar Banjar dalam kegiatan penyemprotan air pada acara perpisahan siswa SMPN 1 Banjarsari, Kabupaten Ciamis, terus menjadi sorotan publik. Menanggapi berbagai tudingan yang beredar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar, Ruhimat, akhirnya memberikan klarifikasi resmi.

Menurut Ruhimat, kegiatan penyemprotan yang dilakukan petugas pemadam kebakaran pada awal Juni 2026 tersebut bukan merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Damkar. Namun, pelayanan tetap diberikan sebagai bentuk bantuan atas permohonan pihak sekolah untuk mengantisipasi aksi euforia kelulusan siswa.

Ia menjelaskan, langkah tersebut bertujuan mencegah aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban seperti konvoi kendaraan maupun aksi coret-coret seragam sekolah yang kerap terjadi usai pengumuman kelulusan.

Isu Pungli Damkar Banjar Bermula dari Dana Operasional

Ruhimat mengungkapkan bahwa dalam kegiatan tersebut pihak sekolah disebut memberikan dana sebesar Rp600 ribu secara sukarela kepada petugas yang bertugas di lapangan.

Dana tersebut, menurut penjelasannya, digunakan untuk kebutuhan operasional, termasuk pembelian bahan bakar kendaraan yang digunakan menuju lokasi kegiatan.

Ia menegaskan bahwa seluruh layanan kedaruratan yang menjadi tugas utama Damkar, seperti penanganan kebakaran, penyelamatan, maupun pembersihan tumpahan bahan bakar di jalan atas permintaan kepolisian, selama ini diberikan secara gratis kepada masyarakat.

Karena itu, ia membantah adanya praktik pungutan dalam pelayanan kedinasan yang menjadi kewenangan BPBD dan Damkar Kota Banjar.

Ruhimat Bantah Terima Uang Secara Pribadi

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah tudingan bahwa sebagian dana operasional tersebut diterima oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjar.

Menanggapi hal tersebut, Ruhimat membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang dari pihak sekolah maupun petugas yang bertugas di lapangan.

Ia mengaku hanya menerima laporan penggunaan dana operasional yang digunakan untuk kebutuhan kendaraan dan pelaksanaan kegiatan.

Bahkan, menurutnya, ketika terdapat sisa dana yang hendak diserahkan kepadanya, uang tersebut ditolak dan diminta untuk dikembalikan kepada petugas yang terlibat dalam kegiatan.

BPBD Kota Banjar Evaluasi Layanan Penyemprotan Sekolah

Polemik semakin berkembang setelah beredar tangkapan layar percakapan WhatsApp yang mencantumkan nomor pribadi Ruhimat. Dalam percakapan tersebut terdapat pesan yang diduga berkaitan dengan koordinasi dana operasional kegiatan.

Namun Ruhimat mengaku tidak pernah mengirimkan pesan sebagaimana yang beredar dan menduga terdapat penyalahgunaan nomor telepon oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sebagai langkah evaluasi, BPBD Kota Banjar memutuskan tidak lagi melayani permohonan penyemprotan serupa dari sekolah-sekolah di luar wilayah Kota Banjar.

Ke depan, pelayanan Damkar akan lebih difokuskan untuk kebutuhan masyarakat Kota Banjar, sementara bantuan ke daerah lain hanya diberikan dalam kondisi darurat melalui mekanisme bantuan antarwilayah.

Ruhimat menegaskan bahwa tujuan awal kegiatan tersebut semata-mata untuk membantu menjaga ketertiban pasca-kelulusan siswa. Namun jika bantuan tersebut justru menimbulkan kesalahpahaman dan polemik berkepanjangan, pihaknya memilih untuk menghentikan kegiatan serupa.

Dengan munculnya Isu Pungli Damkar Banjar, BPBD Kota Banjar berharap klarifikasi yang disampaikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai kronologi kejadian sekaligus menghindari berkembangnya informasi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. (i/hs)