Rentetan OTT Kepala Daerah, Alarm Krisis Integritas dan Kepercayaan Publik

LintasJabar.Id, OPINI – Dalam hitungan bulan, sejumlah kepala daerah kembali tersandung operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terbaru, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman diamankan dalam operasi KPK di Jawa Tengah. Penangkapan ini menambah daftar kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dalam waktu yang relatif berdekatan.

Sebelumnya, sempat menarik perhatian publik juga ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati Pati Sudewo serta Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam perkara berbeda.

Yang membuat publik semakin miris, rangkaian kasus tersebut terjadi di tengah bulan suci Ramadhan—periode yang bagi masyarakat Indonesia identik dengan refleksi moral, pengendalian diri, dan peningkatan ibadah.

Alih-alih menghadirkan kabar tentang integritas pejabat publik, bulan yang seharusnya sarat nilai spiritual justru diwarnai berita penangkapan pejabat daerah.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius: apakah integritas pejabat publik semakin rapuh, atau justru sistem politik yang terus memproduksi masalah yang sama?

---

Korupsi Kepala Daerah yang Tak Pernah Putus

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah sebenarnya bukan fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, KPK berkali-kali melakukan OTT terhadap kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Modusnya pun relatif serupa, mulai dari suap proyek pembangunan, pengaturan pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan, hingga praktik perizinan yang sarat kepentingan.

Pola berulang ini menunjukkan bahwa persoalan korupsi daerah tidak sekadar berkaitan dengan kesalahan individu.

Masalahnya lebih dalam, yakni sistem politik dan tata kelola kekuasaan di daerah yang masih menyimpan banyak celah.

Biaya politik yang mahal dalam pemilihan kepala daerah juga sering disebut sebagai salah satu faktor pemicu.

Untuk memenangkan pilkada, kandidat kerap harus mengeluarkan biaya besar untuk kampanye, konsolidasi politik, hingga mobilisasi dukungan.

Setelah terpilih, muncul tekanan untuk mengembalikan “modal politik”.

Di titik inilah praktik korupsi sering menemukan ruang.

---

Kepercayaan Publik Tergerus

Korupsi pejabat publik tidak hanya berdampak pada kerugian negara atau kebocoran anggaran.

Dampak yang lebih luas adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui proses demokrasi dan memperoleh legitimasi dari suara masyarakat.

Namun ketika pejabat yang dipilih justru tersandung kasus korupsi, publik mulai mempertanyakan efektivitas sistem tersebut.

Apakah demokrasi benar-benar mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas?

Ataukah politik hanya menjadi arena perebutan kekuasaan dan kepentingan?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini perlahan membentuk skeptisisme di tengah masyarakat.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi memicu apatisme politik.

Sebagian masyarakat bisa saja mulai menjauh dari proses politik, baik melalui menurunnya partisipasi pemilih maupun berkurangnya minat mengikuti isu-isu politik.

Padahal, partisipasi publik merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi.

---

OTT Dipandang Sebagai Sinyal Penting

Peneliti kebijakan publik dari Institute for Development of Policy and Local Partnerships (IDP-LP), Riko Noviantoro, menilai langkah KPK melakukan OTT terhadap pejabat negara tetap perlu diapresiasi.

“Saya apresiasi upaya KPK melakukan berbagai operasi OTT terhadap aktor-aktor negara yang terlibat korupsi,” kata Riko Noviantoro di Depok, Jumat.

Menurutnya, kasus-kasus tersebut harus menjadi sinyal penting bagi pemerintah pusat mengenai masih seriusnya ancaman korupsi di lingkungan penyelenggara negara.

Ia juga menilai publik dan media massa memiliki peran penting dalam mengawasi dugaan praktik korupsi.

Riko berharap masyarakat tidak berhenti mengawal berbagai kasus yang melibatkan pejabat publik.

---

Kritik terhadap Arah Pemberantasan Korupsi

Namun pandangan berbeda datang dari Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah.

Ia menilai arah pemberantasan korupsi oleh KPK saat ini terlalu bertumpu pada operasi tangkap tangan, namun belum cukup menyentuh kasus-kasus besar yang melibatkan lingkaran kekuasaan.

Menurut Herdiansyah, indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyaknya OTT.

“Sesungguhnya problem utama KPK itu bukan soal jumlah OTT. Angka memang penting, tapi yang dibutuhkan publik adalah KPK yang berani menyasar kasus-kasus besar dan kontroversial,” ujarnya.

Ia menilai selama ini penindakan KPK masih didominasi kasus di tingkat daerah, sementara aktor-aktor yang berada di pusat kekuasaan justru lebih sulit disentuh.

“KPK tidak seharusnya hanya menyasar pejabat daerah, tetapi juga mereka yang berada di lingkaran kekuasaan dan punya indikasi kuat terlibat dalam perkara korupsi,” katanya.

Herdiansyah menegaskan persoalan mendasar KPK bukan sekadar kuantitas penindakan, melainkan keberanian politik dan independensi lembaga tersebut dalam menjangkau pihak-pihak yang memiliki kekuasaan.

---

Alarm bagi Masa Depan Demokrasi

Rentetan OTT terhadap kepala daerah seharusnya menjadi alarm serius bagi sistem pemerintahan dan politik di Indonesia.

Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penangkapan demi penangkapan.

Lebih dari itu, dibutuhkan pembenahan struktural, mulai dari reformasi pembiayaan politik, transparansi pemerintahan daerah, hingga penguatan integritas pejabat publik.

Tanpa pembenahan tersebut, kasus serupa berpotensi terus berulang.

Dan jika korupsi terus menjadi berita rutin, yang paling berbahaya bukan hanya kerugian negara.

Tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap politik dan demokrasi itu sendiri. (red)