Krisis Sampah Tasikmalaya, DPRD Sebut Sukwan Tak Bisa Terus Diabaikan

lintasjabar.id, BERITA TASIKMALAYA – Persoalan sampah di Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan setelah aksi mogok kerja sejumlah sukarelawan pemungut sampah (sukwan) memicu penumpukan sampah di beberapa titik kota dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut memantik reaksi dari Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi, yang mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi para sukwan, terutama terkait kesejahteraan.

Menurut Kepler, para sukwan selama ini memegang peran penting dalam sistem pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Namun ironisnya, kontribusi mereka belum diimbangi dengan perhatian yang memadai terhadap kondisi ekonomi maupun jaminan kesejahteraan.

“Persoalan ini tidak bisa terus dibiarkan. Mereka adalah bagian penting dalam menjaga kebersihan kota, tetapi di sisi lain kebutuhan hidup mereka juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Sukwan Jadi Garda Terdepan Penanganan Sampah

Kepler menilai keberadaan sukwan selama ini menjadi penopang penting dalam aktivitas pengelolaan sampah, khususnya dalam proses pemilahan material yang masih memiliki nilai ekonomi.

Selama ini, sebagian besar sukwan disebut hanya mengandalkan penghasilan dari hasil memilah sampah yang dapat dijual kembali. Kondisi itu membuat posisi mereka rentan, terlebih jika tidak ada dukungan kebijakan yang memberi kepastian kesejahteraan.

Ia menegaskan bahwa ketika para sukwan menghentikan aktivitasnya, dampaknya langsung terasa pada sistem kebersihan kota. Penumpukan sampah yang sempat terjadi beberapa waktu lalu menjadi gambaran nyata betapa vitalnya peran mereka.

Menurutnya, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir, tetapi juga harus menyentuh aspek sumber daya manusia yang bekerja di balik sistem tersebut.

DPRD Dorong Kebijakan Nyata untuk Sukwan

Kepler meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak hanya merespons persoalan ini secara sementara, tetapi mulai menyusun kebijakan jangka panjang yang berpihak kepada para sukwan.

Beberapa bentuk dukungan yang dinilai penting antara lain pemberian insentif, akses jaminan sosial, pelatihan peningkatan kapasitas, hingga perlindungan kerja yang lebih jelas.

Ia menilai pendekatan yang selama ini hanya mengandalkan semangat sukarela tidak akan cukup untuk menjaga keberlangsungan sistem pengelolaan sampah yang sehat dan berkelanjutan.

“Ini bukan sekadar soal kebersihan kota, tetapi juga soal penghargaan terhadap orang-orang yang bekerja di garis depan,” katanya.

Warga Diminta Pahami Peran Sukwan

Kepler juga menyoroti masih adanya kesalahpahaman di tengah masyarakat yang mengira para sukwan merupakan pegawai pemerintah dengan penghasilan tetap.

Padahal, kenyataannya mereka adalah sukarelawan yang bekerja tanpa kepastian pendapatan tetap, sehingga sangat bergantung pada hasil kerja harian.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk melihat persoalan sampah secara lebih menyeluruh.

Jika kesejahteraan para sukwan tidak segera dibenahi, ia khawatir persoalan serupa akan terus berulang dan berdampak langsung pada kenyamanan serta kesehatan masyarakat.

Persoalan sampah di Kota Tasikmalaya, menurutnya, tidak cukup ditangani dengan solusi teknis semata. Diperlukan keberpihakan kebijakan terhadap mereka yang selama ini menjadi ujung tombak kebersihan kota. (dh)