Polres Banjar Gandeng BPS, Data Jadi Senjata Baru Jaga Stabilitas Kota

lintasjabar.id, BERITA BANJAR – Penguatan keamanan wilayah kini tidak lagi hanya mengandalkan patroli, penegakan hukum, atau pengawasan lapangan. Di Kota Banjar, pendekatan yang lebih strategis mulai dibangun melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan lembaga penyedia data resmi negara.

Langkah tersebut terlihat dalam pertemuan antara Polres Banjar dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar, Senin (25/5/2026), yang menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarlembaga demi mendukung pembangunan daerah berbasis data sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro itu dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan kedua institusi. Dari pihak kepolisian hadir Kapolres Banjar bersama Wakapolres Kompol Djoko Susilo serta pejabat utama Polres. Sementara dari BPS, rombongan dipimpin Kepala BPS Kota Banjar Agus Susanto.

Meski dikemas dalam agenda silaturahmi, pembahasan yang mengemuka jauh lebih strategis dari sekadar pertemuan formal kelembagaan.

Isu yang dibicarakan menyentuh dua fondasi penting pembangunan daerah modern: keamanan wilayah dan kualitas data publik.

Polres Banjar Nilai Data Akurat Penting untuk Membaca Dinamika Sosial

Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro menegaskan bahwa keamanan bukan hanya soal penanganan gangguan kamtibmas setelah terjadi masalah, tetapi juga soal kemampuan membaca gejala sosial sejak dini.

Menurutnya, data yang valid menjadi instrumen penting dalam membantu memahami perubahan sosial, mobilitas masyarakat, hingga potensi dinamika yang bisa berkembang menjadi persoalan keamanan.

Karena itu, kolaborasi dengan BPS dinilai relevan dalam membangun pendekatan keamanan yang lebih adaptif dan berbasis informasi.

“Sinergi antar instansi sangat penting. Data yang baik akan membantu pengambilan keputusan, sementara keamanan yang kondusif akan memastikan kegiatan pendataan berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menegaskan, Polres Banjar siap memberikan dukungan terhadap berbagai agenda pendataan yang dilakukan BPS, termasuk sensus maupun survei lapangan.

Dukungan tersebut mencakup pengamanan kegiatan, penguatan koordinasi lapangan, hingga komunikasi antarlembaga agar proses pengumpulan data berlangsung lancar.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan kini tidak hanya dipandang dari sisi reaktif, tetapi juga preventif melalui pemanfaatan data.

BPS Kota Banjar Dorong Kebijakan Berbasis Data yang Lebih Presisi

Sementara itu, Kepala BPS Kota Banjar Agus Susanto menyambut positif penguatan komunikasi dengan Polres Banjar.

Menurutnya, kerja statistik membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama ketika petugas harus turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan.

Ia menilai keamanan dan kenyamanan petugas lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data yang dihasilkan.

Lebih jauh, Agus menegaskan bahwa data statistik bukan hanya sekadar angka, tetapi menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.

Mulai dari perencanaan ekonomi, layanan sosial, penanganan kemiskinan, hingga evaluasi pembangunan, semuanya membutuhkan data yang valid.

Dalam dialog tersebut, kedua institusi juga membahas pentingnya pemanfaatan data sektoral dalam membaca kondisi sosial masyarakat secara lebih akurat.

Pendekatan ini dinilai akan membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Sinergi Polres Banjar dan BPS Jadi Model Kolaborasi Pelayanan Publik

Kolaborasi antara Polres Banjar dan BPS Kota Banjar menjadi gambaran bahwa pelayanan publik modern membutuhkan pendekatan yang saling terhubung.

Keamanan tidak berdiri sendiri, begitu pula data.

Ketika dua elemen ini disinergikan, hasilnya bukan hanya pelayanan yang lebih baik, tetapi juga kebijakan yang lebih presisi dan daerah yang lebih siap menghadapi tantangan sosial.

Dengan penguatan komunikasi ini, Kota Banjar diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.

Sinergi tersebut juga menjadi pesan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus dibangun melalui kerja sama konkret antarinstansi. (ar/hs)